ASPOST.ID-Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, Ir. H.TA Khalid, MM, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menyahuti untuk penyelesaian konflik gajah di Aceh.
Konflik satwa dan manusia sudah lama terjadi pasca perdamaian Aceh. Konflik dengan satwa itu menjadi polemik tersendiri bagi warga yang hidup berdampingan dengan satwa yang dilindungi.
Oleh sebab itu,TA.Khalid MM kerab menyuarakannya dalam rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan dan Pejabat eselon I KLHK selama 4 tahun ini. Setelah masalah ini disahuti Presiden Prabowo barulah konflik gajah mulai mendapatkan arah penyelesaian yang serius dari pemerintah.
Hal itu disampaikan TA Khalid di dihadapan Dubes Inggris dan Menhut serta sejumlah pejabat lainnya saat kunjungan ke Aceh Tengah pada Kamis (19/6/2025).
Politisi Gerindra ini menyebut, setelah perjalanan panjang akhirnya perjuangan yang disuarakannya selama ini mendapat respon langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini berawal ketika kunjungan kerja ke Inggris beberapa waktu lalu saat bertemu Raja Charles III.
TA Khalid mengatakan, dalam pertemuan itu pihak World Wide Fund for Nature (WWF) meminta presiden Prabowo menghibahkan 10.000 hektar tanah di Aceh untuk wilayah konservasi gajah.
Namun, Presiden Prabowo tidak hanya menyetujui malah menawarkan 20.000 hektar tanahnya. “Informasi terakhir bahkan beliau akan menghibahkan hingga 80.000 hektar jika memang dibutuhkan nantinya,”terang TA Khalid yang juga menjabat sebagai Ketua Forbes DPR- DPD RI asal Aceh.
Kilas balik advokasi TA Khalid dalam menyuarakan isu konflik gajah Aceh di Senayan pernah berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, kurun waktu (27/05/2021).
Ketika membacakan pandangan Fraksi Gerindra TA Khalid meminta dukungan dari teman anggota Komisi IV terkait kasus konflik satwa liar (gajah) di Aceh dapat diselesaikan dan masuk dalam kesimpulan rapat.
“Permasalah gajah di Aceh bukan permasalahan kemarin, itu sudah bertahun-tahun dan belum pernah diselesaikan, maka pada forum ini saya meminta dukungan pimpinan dan anggota agar penyelesaian konflik Gajah Aceh masuk dalam kesimpulan Rapat hari ini”, kata TA Khalid seperti dalam video rapat tersebut yang beredar luas.
Disisi lain TA Khalid juga meminta para pihak dan KLHK dalam menangani konflik gajah Aceh, agar mengandeng sejumlah LSM dan masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pihak di Aceh, berkenaan upaya pengelolaan konservasi Gajah Sumatera (Elephas maxiÜus sumatranus), pada Rabu (03/11/2021) di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.
Pertemuan tersebut tidak terlepas dari perjuangan TA Khalid menindaklanjuti poin kesimpulan rapat Komisi IV DPR RI sebelumnya.
Kala itu KLHK melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) telah menyusun rancangan dokumen rencana aksi pelaksaaan kegiatan pengelolaan Gajah Sumatera di Provinsi Aceh.
Selanjutnya untuk memperoleh masukan dan memperkuat peran aktif para pihak, Ditjen KSDAE bermaksud mengadakan rapat konsultasi dengan mengundang para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dokumen tersebut.(asp/ril)
