ASPOST.ID- Pemerintah terus mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor, Kamis (22/1/2026).
Peresmian Huntara ini menjadi penanda nyata kehadiran negara dalam memastikan masyarakat terdampak tidak berlama-lama hidup dalam kondisi darurat. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani bencana secara menyeluruh, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, sampai warga benar-benar pulih dan bangkit.
Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang merupakan bagian dari total 1.217 unit hunian sementara yang disiapkan pemerintah di sejumlah wilayah terdampak bencana. Hunian tersebut dirancang agar masyarakat dapat tinggal di tempat yang aman, layak, dan manusiawi sembari menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka.
Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, terutama setelah bencana merenggut rasa aman dan tempat tinggal warga.
“Rumah adalah segala-galanya bagi masyarakat. Ketika banjir besar dan longsor yang dahsyat menghantam saudara-saudara kita, banyak rumah yang rusak, hancur, bahkan hilang dan hanyut,” ujar AHY dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
AHY menekankan bahwa penanganan pascabencana dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.
“Atas direktif dan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum berada di garis terdepan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” lanjutnya.
Pada tahap awal pemulihan, pemerintah meresmikan 84 unit Huntara yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi. Huntara tersebut terdiri atas tujuh blok, masing-masing dapat dihuni oleh 12 keluarga, sehingga mampu menampung total 84 kepala keluarga.
AHY menegaskan bahwa Huntara bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal pemulihan sebelum masyarakat menempati hunian tetap. Pembangunan dilakukan dengan prinsip build back better, yang mengutamakan kualitas, keselamatan, dan kenyamanan, selain kecepatan.
“Huntara ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga dilengkapi fasilitas pendukung utama seperti kamar mandi, toilet, dapur bersama, serta ruang terbuka atau common area untuk warga,” jelasnya.
Selain Aceh Tamiang, pemerintah juga mengoordinasikan pembangunan 163 unit hunian modular di kawasan Lubuk Sidup. Pemerintah memastikan seluruh hunian dibangun dengan standar kualitas yang setara tanpa pembedaan, karena setiap warga terdampak berhak memperoleh tempat tinggal yang layak.
Pembangunan hunian dilakukan secara paralel dengan penyediaan infrastruktur pendukung, antara lain air bersih, sanitasi, drainase, listrik, jalan lingkungan, serta akses ke layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, pasar, dan sumber penghidupan agar masyarakat dapat kembali produktif.
Menutup sambutannya, AHY menegaskan bahwa Huntara bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol kehadiran negara dan harapan baru bagi masyarakat terdampak bencana.
“Yang terpenting, kita ingin masyarakat bangkit kembali, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental dan moral. Ini adalah pesan bahwa negara hadir setiap saat untuk rakyatnya,” kata AHY.
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap wilayahnya yang terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologi.
“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menko AHY, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, serta seluruh jajaran yang telah membantu kami,” ujar Armia.
Armia menjelaskan, Huntara tersebut akan dihuni oleh 84 kepala keluarga dari Kecamatan Karang Baru dan Kota Kuala Simpang, dengan total sekitar 305 jiwa. Pemerintah daerah saat ini masih melakukan pendataan dan verifikasi rumah rusak sebagai dasar pembangunan hunian tetap ke depan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, AHY didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta jajaran, Bupati Aceh Tamiang, serta sejumlah pejabat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (red)
