ASPOST.ID – Ancaman banjir yang terus membayangi sejumlah wilayah Aceh, ditambah persoalan pendangkalan sungai dan keterbatasan infrastruktur irigasi, membutuhkan penanganan yang lebih serius dan terencana. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan penanganan ketika bencana terjadi, tetapi harus memastikan infrastruktur pengendali banjir dan jaringan pengairan dibangun secara berkelanjutan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. akrab disapa HRD. Ia membawa sejumlah usulan prioritas masyarakat Aceh langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), agar persoalan sumber daya air yang selama ini dikeluhkan warga mendapat tindak lanjut konkret.
Komitmen itu disampaikan HRD dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, bersama jajaran pejabat terkait di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan kerja HRD ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026. Sejumlah persoalan yang disampaikan mencakup pembangunan irigasi, penguatan bendung, pembangunan tanggul sungai, hingga normalisasi alur sungai yang mengalami sedimentasi.
Salah satu agenda yang didorong menjadi prioritas adalah pembangunan Daerah Irigasi Pirak Timur di Kabupaten Aceh Utara. Infrastruktur ini diproyeksikan mampu mengairi sekitar 1.700 hektare areal persawahan.
Untuk mempercepat tahapan pembangunan, HRD mendorong agar anggaran penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dapat dipertimbangkan dalam Tahun Anggaran 2027.
Kebutuhan tersebut dinilai strategis karena keberadaan irigasi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha tani dan produktivitas lahan pertanian. Ketersediaan air yang memadai menjadi faktor penting agar petani tidak terus menghadapi ketidakpastian dalam mengelola sawah.
Selain pembangunan irigasi, HRD mengusulkan pembangunan tanggul atau tebing pengaman Sungai Krueng Sawang sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung Daerah Irigasi Jamuan. Ia juga mendorong alokasi anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada 2027 sebagai tahapan perencanaan teknis pembangunan.
Penguatan Bendung D.I. Jamuan turut menjadi perhatian. Untuk mendukung fungsi dan ketahanan struktur bendung yang sedang dibangun, HRD mengusulkan pembangunan ground sill dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp40 miliar. Dokumen perencanaan pekerjaan tersebut, menurut HRD, telah tersedia.
Tak kalah penting, persoalan sedimentasi dan pendangkalan sungai di Aceh Utara dan Pidie Jaya juga membutuhkan perhatian pemerintah pusat. HRD meminta normalisasi Sungai Krueng Pirak di Aceh Utara serta Sungai Krueng Meureudu di Pidie Jaya masuk dalam agenda penanganan berdasarkan hasil kajian teknis.
Pendangkalan sungai dan berkurangnya kapasitas alur dapat meningkatkan risiko luapan air ketika debit meningkat. Dampaknya bukan hanya mengancam permukiman, tetapi juga lahan pertanian, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar daerah aliran sungai.
“Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar HRD.
Pemulihan Pascabencana Harus Menyentuh Akar Persoalan
HRD menegaskan, pembenahan infrastruktur sumber daya air di Aceh perlu menjadi bagian penting dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor November 2025.
Menurutnya, pemulihan tidak boleh hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan setelah bencana. Pemerintah juga harus mengevaluasi kapasitas sungai, kondisi tanggul, fungsi bendung, serta kesiapan jaringan irigasi agar risiko bencana serupa dapat dikurangi.
Penanganan banjir membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari perencanaan teknis, normalisasi sungai berdasarkan kajian, pembangunan infrastruktur pengaman, hingga pengelolaan daerah aliran sungai. Tanpa langkah terintegrasi, persoalan yang sama berpotensi kembali membebani masyarakat setiap musim hujan.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PU bersama jajaran menerima dan mencermati berbagai usulan yang disampaikan HRD. Pembahasan meliputi kebutuhan teknis, kesiapan dokumen perencanaan, serta tahapan yang diperlukan agar usulan dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran kementerian.
Namun, penerimaan usulan belum berarti seluruh program telah disetujui atau memperoleh alokasi anggaran. Masih diperlukan pembahasan teknis, penyesuaian prioritas, serta proses penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap usulan memiliki kejelasan tahapan dan tindak lanjut, terutama dalam penyusunan program pembangunan Tahun Anggaran 2027.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, HRD menyatakan akan terus mengawal kebutuhan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait. Ia juga berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.
“Bagi saya, ini bukan sekadar memperjuangkan proyek pembangunan. Di balik setiap usulan ada kepentingan dan harapan masyarakat. Kita ingin petani bisa menggarap sawah dengan ketersediaan air yang memadai, warga tidak lagi dihantui banjir, dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat. Karena itu, aspirasi masyarakat harus terus kita kawal sampai ada tindak lanjut nyata,” tegasnya.
HRD berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat sinergi dalam menyelesaikan persoalan sumber daya air di Aceh. Kementerian, pemerintah daerah, balai teknis, dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan penanganan berjalan berdasarkan kebutuhan lapangan serta perencanaan yang matang.
Bagi masyarakat Aceh yang menghadapi ancaman banjir dan keterbatasan pengairan, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya usulan yang disampaikan atau pertemuan yang digelar. Ukurannya adalah sungai yang tertangani, permukiman yang lebih terlindungi, serta sawah yang memperoleh pasokan air secara memadai.(asp)
