ASPOST.ID– Persoalan rumah tangga, praktik percaloan dalam penyaluran bantuan, hingga kewajiban melunasi utang di tengah situasi bencana menjadi perhatian serius Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Ketiga persoalan tersebut dinilai membutuhkan pemahaman hukum Islam yang tepat agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan syariat maupun merugikan sesama.
Untuk memperluas pemahaman tersebut, MPU Kabupaten Aceh Utara menggelar Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam Tahun 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Utara, Landing, Lhoksukon, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom, itu diikuti 342 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan.
Tiga fatwa MPU Aceh yang menjadi pembahasan utama bukan sekadar persoalan normatif keagamaan. Substansinya berkaitan langsung dengan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari konflik dan keretakan rumah tangga, dugaan penyalahgunaan akses bantuan melalui perantara tidak resmi, hingga persoalan tanggung jawab utang ketika seseorang kehilangan kemampuan ekonomi akibat bencana.
Ketiga fatwa tersebut meliputi Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Gugat Cerai dan Fasakh Liar Menurut Hukum Islam, Fatwa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Praktik Percaloan dalam Layanan Bantuan Menurut Perspektif Hukum Islam, serta Fatwa Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelunasan Utang bagi Korban Terdampak Bencana Menurut Syariat Islam.
Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan atau Abu Manan, serta Tgk. H. Muhammad Sufi atau Abi Paloh Gadeng, dihadirkan sebagai narasumber untuk menguraikan substansi dan ketentuan ketiga fatwa tersebut.
Calo Bantuan dan Hak Masyarakat Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam sosialisasi tersebut adalah praktik percaloan dalam layanan bantuan. Persoalan ini dinilai penting karena menyangkut hak masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan bantuan pemerintah maupun bantuan sosial lainnya.
Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, menjelaskan bahwa praktik percaloan yang dilakukan individu atau kelompok dengan meminta imbalan tidak resmi di luar ketentuan biaya yang telah ditetapkan merupakan tindakan yang harus diperhatikan secara serius.
Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2025, praktik percaloan dengan mengambil imbalan tidak resmi dalam layanan bantuan hukumnya haram. Demikian pula pemberian imbalan kepada calo oleh penerima bantuan yang sebenarnya tidak memiliki hak atas bantuan tersebut.
Fatwa itu juga memberikan batasan berdasarkan kondisi penerima bantuan. Apabila seseorang memang berhak memperoleh bantuan dan mampu mengurus sendiri haknya, tetapi menggunakan jasa calo dengan memberikan imbalan, hukumnya haram.
Namun, terdapat pengecualian apabila penerima bantuan yang berhak benar-benar tidak memungkinkan memperoleh haknya tanpa bantuan jasa perantara. Dalam kondisi tersebut, pemberian imbalan diperbolehkan sesuai ketentuan yang diatur dalam fatwa.
Tidak hanya itu, pihak yang memperoleh imbalan secara tidak sah diwajibkan mengembalikan hasil yang diperoleh tersebut dan tidak diperbolehkan memanfaatkannya.
Substansi fatwa ini menjadi pengingat bahwa layanan bantuan harus dijalankan secara transparan, tidak boleh dijadikan ruang mencari keuntungan pribadi, terlebih apabila praktik tersebut membebani masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan.
Utang Korban Bencana: Kewajiban Tetap Ada, Kelonggaran Harus Diberikan
Persoalan berikutnya menyangkut hubungan antara kewajiban melunasi utang dan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Tgk. H. Muhammad Sufi atau Abi Paloh Gadeng, yang membawakan materi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2026, menjelaskan bahwa kewajiban membayar utang pada dasarnya tetap berlaku meskipun seseorang sedang menghadapi musibah.
Namun, syariat Islam juga memberikan perhatian terhadap kondisi orang yang mengalami kesulitan. Pemberi pinjaman berkewajiban memberikan kelonggaran waktu kepada pihak yang berutang apabila benar-benar berada dalam keadaan tidak mampu.
Sebaliknya, menunda pembayaran utang yang telah jatuh tempo ketika seseorang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melunasinya merupakan perbuatan haram.
Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa mengambil manfaat dari pinjaman, termasuk mengenakan denda kepada penerima pinjaman akibat keterlambatan pembayaran, dikategorikan sebagai riba dan hukumnya haram.
Di sisi lain, memberikan penghapusan utang, baik secara cuma-cuma maupun melalui mekanisme kompensasi, merupakan perbuatan yang disunahkan, terutama apabila pihak yang berutang sedang mengalami kesulitan.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa persoalan utang tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab finansial, tetapi juga menyangkut kepedulian, kemanusiaan, dan prinsip saling meringankan beban dalam kehidupan sosial.
Dalam konteks masyarakat yang terdampak bencana, pemahaman tersebut menjadi penting agar kewajiban agama tidak dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi nyata pihak yang sedang mengalami kesulitan.
Gugat Cerai dan Fasakh Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan
Persoalan rumah tangga juga menjadi pembahasan penting dalam kegiatan tersebut. Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan atau Abu Manan, menguraikan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Gugat Cerai dan Fasakh Liar Menurut Hukum Islam.
Ia menjelaskan bahwa gugat cerai merupakan permohonan seorang istri kepada Mahkamah Syar’iyah untuk memutuskan ikatan perkawinan berdasarkan alasan tertentu. Sementara fasakh merupakan pembatalan perkawinan karena adanya sebab atau kondisi yang menyebabkan tujuan pernikahan tidak dapat tercapai.
Dalam fatwa tersebut, gugat cerai diperbolehkan apabila memenuhi alasan syar’i. Di antaranya hubungan rumah tangga yang terus memburuk, kekerasan fisik yang menimbulkan penderitaan bagi istri, pertengkaran berat yang tidak mungkin didamaikan, serta kondisi ila’, yakni sumpah suami untuk tidak menggauli istri selama lebih dari empat bulan.
Adapun alasan yang membolehkan fasakh antara lain adanya penyakit yang menghalangi hubungan biologis secara normal, cacat fisik yang disembunyikan, penyakit gila atau penyakit menular kronis yang tidak mungkin disembuhkan, serta kondisi lain yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan.
Fatwa tersebut juga mencakup keadaan suami meninggalkan istri tanpa kabar selama lebih dari empat bulan, tidak mampu memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, tidak mampu melunasi mahar sebelum melakukan hubungan suami istri, serta melanggar persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak.
Abu Manan menegaskan bahwa fasakh yang dilakukan di luar Mahkamah Syar’iyah dinyatakan tidak sah. Sebaliknya, Mahkamah Syar’iyah wajib melayani gugatan fasakh yang memenuhi ketentuan dan alasan sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut.
Fatwa itu turut menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan suami di luar Mahkamah Syar’iyah tetap sah menurut hukum syariat, sedangkan Mahkamah Syar’iyah berkewajiban melakukan itsbat atau penetapan terhadap perceraian tersebut.
Penjelasan ini menjadi penting agar masyarakat tidak mengambil keputusan terkait status perkawinan berdasarkan pemahaman sepihak, apalagi melalui praktik perceraian atau fasakh yang tidak sesuai ketentuan hukum Islam.
MPU Perkuat Peran di Tengah Perubahan Sosial
Kepala Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Utara, Wahyudi, S.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut merupakan respons terhadap perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis.

Menurutnya, perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, hingga kemajuan teknologi informasi turut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan pemahaman keagamaan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman maupun praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari fatwa-fatwa yang telah ditetapkan MPU Aceh sekaligus menjadi sarana edukasi untuk memperluas pemahaman hukum Islam.
Sosialisasi itu diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap fatwa MPU Aceh, menjelaskan substansi dan dasar hukum setiap fatwa, serta membangun kesadaran untuk menjaga dan mengamalkan ajaran Islam sesuai tuntunan Al-Qur’an dan hadis.
Berdasarkan laporan panitia, sebanyak 342 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas 51 orang dari unsur MPU Aceh Utara, Dewan Kehormatan Ulama dan tenaga ahli, 27 imam masjid besar kecamatan, 27 penyuluh agama Islam, 200 geuchik dan imam gampong, 15 alumni Pendidikan Kader Ulama, serta 22 cendekiawan Muslim.
Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026.
Ketua MPU Aceh Utara, Tgk. H. Abdul Manan atau Abu Manan, mengatakan sosialisasi fatwa merupakan agenda rutin lembaganya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan MPU sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
Ia menjelaskan bahwa MPU kabupaten memiliki kewenangan melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh, sekaligus memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta tatanan ekonomi yang Islami.
Menurutnya, penyebarluasan fatwa menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya ketentuan hukum Islam, tetapi juga memahami substansi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Abu Manan turut mengapresiasi dukungan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara beserta jajaran pemerintah daerah, serta pimpinan DPRK Aceh Utara dan komisi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ia berharap hubungan antara ulama dan umara terus diperkuat sehingga persoalan umat dapat disikapi melalui koordinasi, pertimbangan keagamaan, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
Pemkab Dorong Fatwa Tidak Berhenti di Ruang Sosialisasi
Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, S.I.Kom, dalam sambutannya mengapresiasi MPU Aceh Utara yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia menilai MPU memiliki posisi strategis dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat Aceh.
Menurutnya, MPU bukan hanya berperan dalam pembinaan keagamaan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta penerapan tatanan ekonomi yang Islami.
“MPU bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan mitra strategis pemerintah daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan ulama harus terus diperkuat, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip syariat Islam,” demikian sambutan Wakil Bupati yang disampaikan Tarmizi.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap fatwa dan hukum Islam semakin penting di tengah perubahan sosial dan derasnya arus globalisasi. Berbagai persoalan yang muncul di masyarakat membutuhkan pedoman keagamaan yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan pandangan para ulama.
Tarmizi juga mendorong agar para peserta tidak berhenti pada pemahaman yang diperoleh selama kegiatan, tetapi meneruskannya kepada masyarakat melalui peran masing-masing.
Geuchik, imam masjid, imam gampong, penyuluh agama, serta tokoh masyarakat diharapkan menjadi penghubung dalam menyampaikan substansi fatwa kepada warga di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur melalui kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki ketahanan spiritual juga menjadi bagian penting dari pembangunan.
Tantangan Sesungguhnya Ada pada Penerapan
Sosialisasi tiga fatwa tersebut menjadi bagian dari upaya MPU Aceh Utara memperluas pemahaman hukum Islam terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Namun, efektivitas kegiatan semacam ini pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah peserta maupun terlaksananya penyampaian materi.
Tantangan yang lebih besar justru terletak pada penerapan fatwa dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai larangan percaloan, misalnya, harus diikuti kesadaran untuk menjaga integritas layanan bantuan. Demikian pula ketentuan utang bagi korban bencana perlu tercermin dalam sikap saling membantu, sementara persoalan perceraian harus ditangani melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku.
Karena itu, diperlukan tindak lanjut yang berkelanjutan melalui pembinaan di tingkat kecamatan dan gampong agar pesan yang disampaikan para ulama tidak berhenti sebagai pengetahuan dalam forum resmi.
Sinergi MPU, pemerintah daerah, aparatur gampong, penyuluh agama, dan tokoh masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan pemahaman tersebut benar-benar menjangkau masyarakat.
Melalui penguatan peran ulama dan pemerintah, MPU Aceh Utara berharap nilai-nilai syariat Islam semakin membumi dalam kehidupan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya visi Aceh Utara Bangkit dengan fondasi keagamaan, akhlak, ilmu pengetahuan, dan kemaslahatan umat. (asp)

