ASPOST.ID- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan peringatan keras kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat melantik 40 pejabat baru, Jumat (6/2/2026). Dalam pidatonya, Purbaya secara terbuka menyinggung praktik korupsi yang kembali mencoreng institusi Kementerian Keuangan, termasuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Purbaya mengaku prihatin sekaligus marah atas terungkapnya modus penyimpanan hasil suap oleh oknum aparatur negara, mulai dari penyewaan rumah khusus hingga penimbunan uang tunai dan logam mulia. Menurutnya, temuan tersebut menjadi bukti bahwa persoalan integritas di tubuh Kemenkeu belum sepenuhnya teratasi.
Ia menegaskan, praktik semacam itu menunjukkan masih adanya pegawai yang menyimpang dari prinsip dasar pelayanan publik. Kondisi tersebut, kata Purbaya, menjadi alarm keras bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada tataran prosedural, melainkan harus menyentuh mental dan pengawasan nyata di lapangan.
Rotasi dan mutasi besar-besaran yang dilakukan sejak pekan lalu, lanjut Purbaya, merupakan langkah darurat untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memperbaiki reputasi Kemenkeu yang kembali tergerus akibat kasus korupsi berulang. Ia menilai, kejadian serupa yang muncul baik di daerah maupun pusat mengindikasikan adanya celah sistemik yang harus segera ditutup.
Purbaya secara khusus meminta jajaran DJP dan Bea Cukai menjadikan momen ini sebagai titik balik. Menurutnya, tanpa perbaikan menyeluruh dan konsisten, kasus serupa berpotensi terus terulang dan menyeret pimpinan hingga level tertinggi.
Dalam arahannya, Menkeu juga menegaskan prinsip tanggung jawab berjenjang. Ia menolak tegas dalih pimpinan yang mengaku tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan bawahannya. Bagi Purbaya, lemahnya pengawasan merupakan kegagalan kepemimpinan yang berdampak langsung pada kredibilitas institusi.
“Jika praktik seperti ini terus terjadi, bukan hanya pejabat teknis yang terdampak, tetapi juga para direktur jenderal hingga menteri. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Karena itu, pembenahan harus dilakukan sekarang dan secepat mungkin,” tegasnya. (Sindonews/Asp)
