ASPOST.ID- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka ruang dialog strategis dengan para tokoh senior diplomasi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI untuk membahas dinamika dan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di tengah perubahan geopolitik global.
Dalam diskusi tertutup itu, Presiden Prabowo memaparkan pendekatan diplomasi yang ia tekankan sejak awal masa pemerintahannya: diplomasi yang berorientasi pada hasil nyata dan berdampak langsung bagi kepentingan nasional, bukan sekadar simbolik atau seremonial.
Menurut Presiden, dalam satu tahun terakhir Indonesia telah mencatat sejumlah capaian strategis di panggung internasional. Salah satunya adalah bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi BRICS bersama negara-negara dengan pengaruh ekonomi global seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India. Langkah ini dinilai memperluas ruang manuver ekonomi dan politik Indonesia di tengah pergeseran kekuatan dunia.
Selain itu, Presiden juga menyoroti keberhasilan Indonesia memperoleh kesepakatan tarif dagang nol persen dengan 27 negara Uni Eropa, yang membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor nasional. Di kawasan Timur Tengah, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, sebuah fasilitas khusus yang akan dikelola Indonesia untuk melayani jemaah haji secara lebih mandiri dan terintegrasi.
Dalam isu geopolitik sensitif, Presiden Prabowo menegaskan keterlibatan aktif Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat. Pascapenandatanganan perjanjian tersebut, Presiden menyampaikan bahwa intensitas konflik dan jumlah korban dilaporkan menurun secara signifikan.
Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, Presiden menjelaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak permanen dan fleksibel. Indonesia, kata Presiden, memiliki kedaulatan penuh untuk menarik diri kapan pun apabila dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.
Presiden juga meluruskan isu kontribusi dana sebesar USD 1 miliar yang dikaitkan dengan Board of Peace. Dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Indonesia saat ini bergabung bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan namun belum melakukan pembayaran sehingga status keanggotaannya bersifat sementara selama tiga tahun.
“Keikutsertaan Indonesia bukan untuk sekadar hadir di meja konferensi, tetapi untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi perang dan penderitaan kemanusiaan,” tegas Presiden dalam pertemuan tersebut.
Presiden Prabowo menutup diskusi dengan menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia akan tetap berlandaskan prinsip bebas aktif, namun dengan pendekatan yang lebih tegas, realistis, dan berorientasi pada hasil konkret bagi rakyat Indonesia serta stabilitas dunia. (asp)
