“APBK 2026 Tertekan Pemangkasan Dana Pusat”
ASPOST.ID- Hingga Senin (5/1/2026), ribuan aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, termasuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), belum menerima gaji bulan Januari 2026. Total anggaran gaji yang belum dicairkan mencapai sekitar Rp26,3 miliar.
Rincian tunggakan tersebut meliputi gaji Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebesar Rp12,4 juta, gaji 25 anggota DPRK senilai Rp790,07 juta, gaji 2.995 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp15,4 miliar, serta gaji 2.667 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencapai Rp10,07 miliar.
Keterlambatan pencairan gaji ini terjadi di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kota Lhokseumawe. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2026 ditetapkan sebesar Rp689,59 miliar, mengalami penurunan signifikan sekitar Rp194 miliar dibandingkan APBK 2025 yang mencapai Rp833 miliar.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp125 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe, Teguh Heriyanto, S.STP, M.SP, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji disebabkan belum rampungnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Pembayaran gaji belum dapat dilakukan karena DPA masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Aceh melalui BPKA. Setelah dokumen tersebut selesai dicetak, kami perkirakan gaji dapat dibayarkan pada minggu kedua Januari,” ujar Teguh saat dikonfirmasi awak media Senin (5/1).
Ia menambahkan, proses evaluasi APBD masih menunggu pembahasan lanjutan antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
“Saya tadi siang ke Pemerintah Aceh. Informasinya, besok akan dilakukan rapat melalui zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi APBD. Setelah itu, baru diterbitkan Surat Keputusan evaluasi dari Pemerintah Aceh,” jelasnya.
Kondisi ini menambah tantangan pengelolaan keuangan daerah di awal tahun anggaran, sekaligus menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur pemerintah terhadap stabilitas fiskal dan keberlanjutan pelayanan publik di Kota Lhokseumawe.(red)
