ASPOST.ID- Pemerintah mulai menggulirkan program bantuan pangan berskala besar di Kota Lhokseumawe, dengan menyasar sedikitnya 23.073 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Februari–Maret 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Setiap KPM menerima paket bantuan berupa 20 kilogram beras dan minyak goreng, yang diharapkan mampu menopang kebutuhan pokok rumah tangga di tengah dinamika harga pasar.
Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Lhokseumawe, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa bantuan tersebut diperuntukkan khusus bagi warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Ia menegaskan, penyaluran tahap awal difokuskan di wilayah Kota Lhokseumawe sebelum diperluas ke daerah lain.
“Ini tahap perdana untuk Lhokseumawe. Selanjutnya akan kita distribusikan ke Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen pada pekan depan,” ujar Iqbal saat peluncuran program di halaman Kantor Bulog setempat, Kamis (2/4/2026).
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Lhokseumawe, Nurlina, menjelaskan bahwa program bantuan pangan tidak hanya bertujuan membantu masyarakat miskin, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar.
Secara nasional, program ini menjangkau sekitar 33 juta KPM. Khusus Lhokseumawe, sebanyak 23.073 penerima tersebar di empat kecamatan, yakni Banda Sakti (8.813 KPM), Muara Dua (5.790 KPM), Muara Satu (4.292 KPM), dan Blang Mangat (4.178 KPM).
Sekretaris Daerah Lhokseumawe, A. Haris, menekankan pentingnya akurasi data dalam proses penyaluran bantuan. Ia mengingatkan agar proses verifikasi dilakukan secara ketat guna menghindari potensi salah sasaran.
“Validasi data harus terus diperbarui dan diawasi secara serius. Jangan sampai bantuan ini justru diterima oleh masyarakat yang tergolong mampu. Ini isu sensitif dan sudah pernah terjadi di beberapa daerah,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang diperketat dan distribusi yang bertahap, pemerintah berharap program ini tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (asp)
