ASPOST.ID- Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menilai polemik pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh lebih kental dengan manuver politik elite di luar struktur pemerintahan ketimbang kebutuhan objektif reformasi birokrasi.
Penilaian tersebut disampaikan Bupati LIRA Aceh Tenggara, Saleh Selian, merespons mencuatnya isu pergantian Sekda Aceh yang belakangan dipublikasikan secara masif ke ruang publik dengan dalih lemahnya pengelolaan anggaran.
Menurut Saleh, eskalasi isu tersebut tidak mencerminkan persoalan kelembagaan yang substantif, melainkan indikasi ketegangan politik aktor-aktor eksternal yang gagal menempatkan diri dalam sistem kekuasaan Pemerintah Aceh.
“Kegaduhan ini lebih menyerupai ekspresi kekecewaan politik pihak-pihak yang kehilangan akses pengaruh dan ruang kendali kebijakan, bukan murni evaluasi kinerja birokrasi,” ujar Saleh, kepada Aspost.id, Senin (2/2).
Ia menilai, tekanan terhadap Sekda Aceh justru menguat setelah Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Aceh. Kondisi tersebut, kata Saleh, memperkuat dugaan adanya resistensi dari kelompok yang tidak terakomodasi dalam struktur pemerintahan.
“Isu jabatan ini diproduksi dan dipelihara sebagai instrumen tekanan politik. Bukan untuk memperbaiki tata kelola, tetapi untuk menciptakan kegaduhan,” katanya.
Saleh mengingatkan, polemik tersebut muncul di tengah situasi Aceh yang masih dihadapkan pada persoalan serius, mulai dari bencana banjir hingga tekanan ekonomi masyarakat pascabencana. Menurutnya, konflik elite berpotensi mengalihkan fokus pemerintah dari agenda pemulihan masyarakat.
“Ketika rakyat berjuang bangkit, yang muncul justru drama politik. Ini bukan kritik konstruktif, melainkan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti risiko administratif jika pergantian Sekda dilakukan di tengah tahun anggaran. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengganggu konsolidasi birokrasi, kesinambungan program, serta realisasi anggaran strategis, termasuk penanganan pascabanjir dan pemulihan ekonomi daerah.
Lebih jauh, Saleh menilai posisi Sekda sebagai simpul strategis koordinasi birokrasi dan pengelolaan anggaran membuat jabatan tersebut rentan dijadikan objek tarik-menarik kepentingan politik.
“Publik perlu memahami bahwa ini bukan sekadar persoalan teknis jabatan, melainkan bagian dari dinamika perebutan pengaruh dalam birokrasi,” ujarnya.
Saleh mengimbau masyarakat agar tetap kritis namun rasional dalam menyikapi isu tersebut, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dibangun melalui konflik jabatan.
“Perbedaan pandangan dalam pemerintahan adalah hal wajar dan memiliki mekanisme penyelesaian. Jangan sampai opini publik dibentuk oleh kepentingan pihak-pihak yang berada di luar sistem,” katanya.
LIRA, lanjut Saleh, mendorong Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk menjaga soliditas internal, menutup ruang intervensi politik eksternal, serta memusatkan perhatian pada agenda utama daerah, seperti penanganan bencana, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial masyarakat terdampak.
“Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan elite. Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang fokus bekerja dan hadir untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.(asp)
