ASPOST.ID–Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang tengah diusut aparat kepolisian kembali memunculkan fakta baru. Menteri Kebudayaan sekaligus politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa nomor telepon selulernya diduga telah menjadi sasaran penyadapan selama lima tahun, terhitung sejak 2021 hingga 2026.
Pengakuan tersebut menambah perhatian publik terhadap perkara yang menyeret sejumlah nama petinggi dan mantan pejabat Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Fadli menyampaikan pengakuan itu melalui akun media sosial X miliknya, Sabtu (21/11/2026). Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh penyidik kepolisian sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
Menurut Fadli, informasi mengenai lamanya penyadapan tersebut baru diketahuinya setelah menjalani pemeriksaan.
“Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap,” ungkap Fadli.
Ia menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut terjadi ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Pengakuan ini menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan perkara penyadapan ilegal. Pasalnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran terhadap privasi individu, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai prosedur, kewenangan, serta pengawasan penggunaan teknologi penyadapan di lingkungan aparat penegak hukum.
Empat Jenderal Berstatus Tersangka
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Berdasarkan informasi yang diberitakan, tiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, sedangkan satu tersangka lainnya belum menjalani penahanan.
Di tengah proses hukum tersebut, pengakuan Fadli Zon turut memperluas perhatian terhadap siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan dan bagaimana praktik tersebut dapat berlangsung dalam rentang waktu yang begitu panjang.
Penyidikan Berkembang ke Dugaan Perkara Lain
Tidak berhenti pada perkara penyadapan, perkembangan penyelidikan juga mengarah pada dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dua nama yang turut disebut dalam perkembangan terbaru adalah Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin.
Perkembangan tersebut membuat penanganan perkara ini semakin menjadi perhatian publik. Namun, dugaan keterlibatan pihak-pihak baru dalam perkara berbeda tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Publik kini menunggu transparansi aparat dalam mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa saja korbannya, serta apa tujuan di balik tindakan tersebut.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian penting bagi akuntabilitas institusi penegak hukum. Sebab, kewenangan negara dalam melakukan pengawasan melalui teknologi tidak boleh berjalan tanpa prosedur, batas kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum.(asp)

