ASPOST.ID- Deretan warga tampak mengantre pada Jum’at (27/2), di halaman Kantor Pos Lhokseumawe. Sebagian membawa tas berisi dokumen, seperti kartu keluarga dan identitas dirinya.
Raut wajah lelah pasca bencana perlahan berubah menjadi harapan. Hari itu, bantuan yang dinanti akhirnya tiba.
Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan pemulihan bagi ribuan keluarga terdampak bencana alam. Program ini menjadi bagian dari strategi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca banjir yang sempat melumpuhkan aktivitas usaha kecil dan pendapatan rumah tangga.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah A. Haris, didampingi perwakilan dari Kemensos yang menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekadar santunan, melainkan stimulus untuk menggerakkan kembali roda ekonomi keluarga.
“Setiap kepala keluarga menerima Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi dan ditambah Rp3 juta untuk isian rumah. Totalnya Rp8 juta per KK, dicairkan langsung secara tunai melalui kantor pos,” ujarnya.
Sebanyak 1.301 kepala keluarga tercatat sebagai penerima tahap pertama. Nilai bantuan yang digelontorkan mencapai Rp10.408.000.000 angka yang cukup signifikan untuk menghidupkan kembali usaha kecil, dari warung kelontong, jualan kue rumahan, hingga perbaikan alat kerja yang rusak akibat banjir.
Dana isian rumah juga diarahkan untuk kebutuhan dasar, peralatan dapur, perlengkapan tidur, hingga barang penunjang aktivitas harian yang hilang atau rusak. Bagi banyak keluarga, bantuan ini berarti memulai dari nol membangun kembali ruang hidup yang sempat porak-poranda.
Pemerintah daerah menyebut data penerima ditetapkan berdasarkan verifikasi dan usulan yang disampaikan ke Pemerintah Pusat lewat Kementerian Sosial. Namun peluang bantuan lanjutan masih terbuka. Warga terdampak yang belum terdata akan diusulkan pada tahap berikutnya sesuai persyaratan.
“Masih ada tahap kedua. Kami pastikan yang benar-benar terdampak tetap mendapat perhatian,” kata Haris.
Kolaborasi pusat dan daerah ini menjadi bukti bahwa penanganan bencana tak berhenti pada tanggap darurat. Lebih dari itu, pemulihan ekonomi dan martabat warga menjadi prioritas. Di tengah sisa lumpur dan bangunan yang belum sepenuhnya pulih, bantuan tersebut menghadirkan satu hal penting dan keyakinan untuk bangkit kembali. (asp)
