ASPOST.ID- Memasuki 21 tahun perdamaian Aceh, Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA), Misbahul Munir, ST., MM akrab disapa Rahul Cobra mendorong evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menurut Rahul, lebih dari dua dekade perjalanan damai merupakan momentum penting untuk melihat kembali sejauh mana butir-butir kesepakatan Helsinki telah diwujudkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.
“21 tahun perdamaian Aceh bukan waktu yang singkat untuk mengimplementasikan butir-butir MoU Helsinki. Saya memandang perlu adanya evaluasi sejauh mana poin-poin tersebut telah berjalan,”kata Rahul, yang juga eks pejuang GAM, kepada aspost.id, pada Kamis (13/8).
Sebagai pimpinan partai politik lokal Aceh, Rahul menilai evaluasi terhadap pelaksanaan MoU Helsinki perlu dilakukan secara serius, objektif, dan melibatkan para pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam proses perdamaian Aceh.
Ia secara khusus mendorong para pimpinan politik eks-GAM untuk kembali membuka ruang komunikasi dengan para juru runding GAM yang masih ada, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.
Menurut Rahul, para juru runding memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai substansi perundingan Helsinki sehingga pandangan mereka penting dalam melihat perkembangan implementasi kesepakatan selama 21 tahun terakhir.
“Mereka yang bertanggung jawab melakukan evaluasi, apakah kondisi Aceh hari ini benar-benar seperti yang mereka harapkan ketika melakukan perundingan. Ini sudah 21 tahun Aceh kembali ke Ibu Pertiwi berdasarkan MoU Helsinki,” katanya.
Rahul menegaskan, evaluasi MoU Helsinki tidak boleh dipandang sebagai upaya membuka kembali luka masa lalu ataupun mengganggu perdamaian. Sebaliknya, evaluasi diperlukan untuk memastikan semangat perdamaian tetap terjaga sekaligus memperjuangkan berbagai kesepakatan yang masih relevan bagi kepentingan masyarakat Aceh.
Generasi Muda Harus Menjadi Aktor Perdamaian
Selain evaluasi MoU Helsinki, Rahul menilai keberlanjutan perdamaian Aceh sangat bergantung pada kemampuan generasi muda memahami sejarah dan mengambil peran dalam menentukan masa depan daerah.
Ia mengingatkan agar generasi muda tidak melupakan sejarah panjang konflik Aceh yang telah menelan banyak pengorbanan.
“Jangan pernah melupakan sejarah panjang konflik Aceh. Begitu banyak pengorbanan, darah dan air mata. Jangan sia-siakan peluang yang ada,” tegasnya.
Rahul mengajak kaum muda Aceh tidak sekadar menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi tampil sebagai aktor yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam berbagai bidang, terutama politik, pemerintahan, pembangunan serta kehidupan sosial kemasyarakatan.
Menurutnya, perdamaian tidak cukup hanya dipertahankan, tetapi harus diisi dengan gagasan, kerja nyata, inovasi dan partisipasi generasi muda agar Aceh mampu bergerak menuju masa depan yang lebih maju, aman dan sejahtera.
“Generasi muda harus proaktif mengambil peran positif dalam mengisi perdamaian yang telah disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka,”terang Rahul.
Ia berharap momentum 21 tahun perdamaian Aceh tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi titik refleksi bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga stabilitas, mempercepat pembangunan dan memastikan manfaat perdamaian benar-benar dirasakan seluruh rakyat Aceh.(asp)
