ASPOST.ID- Transparansi pengelolaan pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi (Migas) kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara. Kali ini, sorotan diarahkan pada kewajiban Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja (WK) B yang melibatkan PT Pembangunan Aceh (PEMA) dan PT Pema Global Energi (PGE), termasuk realisasi pembayaran untuk periode 2023 hingga 2026.
Persoalan tersebut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara Tahun Anggaran 2026. DPRK menilai kejelasan mengenai nilai kewajiban, mekanisme pembayaran, hingga realisasi penerimaan harus disampaikan secara terbuka agar pemerintah daerah memiliki kepastian terhadap hak-hak finansial yang seharusnya diterima.
Melalui laporan Gabungan Komisi I, II, III, IV dan V, DPRK meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak hanya menunggu penjelasan dari pihak perusahaan, tetapi segera mengambil langkah administratif dengan melakukan penagihan secara resmi terhadap kewajiban finansial PI 10 persen untuk periode 2023–2026.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat ditelusuri, dihitung, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan serta dokumen perjanjian yang berlaku.
Tidak hanya mendesak penagihan, Gabungan Komisi juga meminta PT PEMA dan PT PGE memberikan penjelasan secara tertulis dan transparan mengenai nilai PI 10 persen yang telah disepakati. Penjelasan tersebut harus mencakup dasar perhitungan, skema pembayaran, jumlah kewajiban yang telah direalisasikan, nilai yang masih belum dibayarkan, serta jadwal penyelesaian pembayaran.
Selain itu, DPRK meminta agar dasar hukum dan seluruh dokumen perjanjian yang menjadi landasan pelaksanaan kewajiban tersebut turut disampaikan secara jelas. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai besaran hak daerah maupun mekanisme pemenuhannya.
Bagi Aceh Utara, persoalan PI 10 persen bukan sekadar urusan administrasi perusahaan atau hubungan bisnis di sektor migas. Lebih jauh, hal ini menyangkut kepastian kontribusi pengelolaan sumber daya alam terhadap pendapatan daerah dan kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting yang harus dikedepankan. Pemerintah daerah dan DPRK membutuhkan data yang terukur sebagai dasar pengawasan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan fiskal. Tanpa kejelasan mengenai nilai kewajiban dan realisasi pembayaran, pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah akan sulit dilakukan secara optimal.
Komitmen Pembangunan Sport Center Turut Menjadi Perhatian
Selain persoalan PI 10 persen, laporan Gabungan Komisi juga menyoroti komitmen pembangunan Sport Center di Kabupaten Aceh Utara. Proyek tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas olahraga yang representatif sekaligus pengembangan sarana publik di daerah.
DPRK menempatkan komitmen pembangunan tersebut sebagai bagian yang perlu mendapatkan kejelasan tindak lanjut. Kepastian mengenai realisasi, tahapan pelaksanaan, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait menjadi penting agar rencana pembangunan tidak berhenti sebatas komitmen, melainkan dapat diwujudkan sesuai perencanaan.
Keberadaan Sport Center diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas olahraga, tetapi juga dapat mendukung pembinaan generasi muda, pengembangan prestasi atlet, serta menjadi ruang aktivitas masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, fasilitas tersebut berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi Kabupaten Aceh Utara.
Namun, setiap komitmen pembangunan tetap membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan, sumber pembiayaan, serta tahapan realisasinya. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan dapat mengetahui sejauh mana komitmen tersebut telah ditindaklanjuti.
Pembahasan Perubahan APBK 2026
Berbagai rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang digelar DPRK Aceh Utara, Jumat (25/9/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan Gabungan Komisi, pendapat akhir fraksi-fraksi, serta pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, S.E., M.M., dan dihadiri para Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos., M.A.P., serta 42 dari total 45 anggota DPRK.
Turut hadir Sekretaris DPRK Aceh Utara, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), kepala badan dan kantor, kepala bagian, para camat, undangan, serta insan pers.
Penyampaian laporan Gabungan Komisi menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRK terhadap kebijakan pemerintah daerah. Melalui pembahasan tersebut, berbagai catatan, evaluasi, dan rekomendasi disampaikan sebagai bahan pertimbangan sebelum pengambilan keputusan terhadap perubahan anggaran daerah.
Sorotan terhadap kewajiban PI 10 persen dan komitmen pembangunan Sport Center memperlihatkan bahwa pembahasan APBK tidak semata-mata berkutat pada penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang untuk memastikan potensi sumber penerimaan daerah, tanggung jawab pihak terkait, serta agenda pembangunan benar-benar mendapat perhatian.
Dengan demikian, rekomendasi DPRK Aceh Utara tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan dalam dokumen rapat paripurna, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah konkret pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Transparansi, kepastian pembayaran, serta realisasi komitmen pembangunan menjadi ukuran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah.(adv)

