ASPOST.ID- Wilayah Kabupaten Aceh Utara dikenal sebagai salah satu daerah peredaran narkotika. Baik ganja maupun sabu-sabu yang dipasok lewat jalur perairan Selat Malaka dan jalur lintas Medan-Banda Aceh.
Namun, anehnya sejauh ini Aceh Utara belum memiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Aceh Utara. Kehadiran BNN sendiri sangat penting sebagai upaya untuk memutuskan mata rantai peredaran narkoba di wilayah Aceh Utara.
Atas kondisi itu,Penjabat Bupati Aceh Utara Azwardi, AP., MSi, meminta BNNP untuk segera membentuk BNN di Kabupaten Aceh Utara
Hal itu disampaikan Azwardi saat menjadi narasumber podcast Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh di Banda Aceh, Jumat, 31 Maret 2023.
“Pemkab Aceh Utara mendukung penuh semua program BNN terkait pemberantasan Narkoba yang ada di Indonasia, khususnya di Aceh Utara. Kita juga mengharapkan agar segera dibentuk BNNK di Aceh Utara supaya lebih bisa bersinergi dalam memberantas Narkoba,” ungkap Azwardi sesaat setelah acara podcast usai.
Kehadiran Azwardi di Kantor BNNP Aceh disambut langsung oleh Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Ir Sukandar. Kegiatan itu sekaligus melakukan silaturahmi dengan Kepala BNNP Aceh dan jajarannya, yang secara khusus mengundang Azwardi untuk menjadi narasumber podcast yang secara rutin digelar oleh BNNP.
Podcast tersebut khusus membahas terkait peredaran gelap Narkoba dan kondisi daerah Aceh Utara sekarang. Rekaman podcast akan ditayangkan di akun sosmed BNNP Aceh dan akan masuk dalam pembahasan Rapim BNN Pusat.
Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Ir Sukandar menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pj Bupati Aceh Utara Azwardi untuk bersilaturahmi sekaligus mengisi podcast ngobrol seputar Narkoba.
Selama ini Aceh Utara menjadi salah satu atensi BNNP Aceh dalam program pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkoba. Oleh sebab itu, pembentukan BNNK Aceh Utara diharapkan dapat segera terwujud, di mana nantinya dapat menjadi lembaga strategis yang setiap saat melakukan action di lapangan.
Secara terpisah, Azwardi mengatakan maraknya kasus kriminal dan maksiat seperti penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Aceh harus dilawan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat maupun elemen pemerintah. Semua elemen ini harus bersinergi guna dapat mencegah dan memberantas Narkoba sampai ke akar-akarnya.
“Saya sangat mendukung dibentuknya BNNK di Aceh Utara,” kata Azwardi.
Dia menambahkan, bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkoba sudah sangat memprihatinkan. Narkoba meracuni warga tanpa memandang latar belakang usia, pendidikan, profesi dan perbedaan lainnya.
Peredarannya tidak hanya di kota, tetapi sudah merambah hingga ke gampong-gampong di pedalaman.
Fakta saat ini menunjukkan, kasus Narkoba merupakan krisis sosial yang perlu kepedulian semua pihak. Hal ini perlu mendapat prioritas, khususnya untuk menyelamatkan generasi penerus dari bahaya laten Narkoba.
“Kami sangat apresiasi kepada BNNP Aceh atas dilaksanakan podcast seperti ini, sehingga dapat menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat dan para pengambil kebijakan dalam memberantas Narkoba ke depan. Kita semua harus bersinergi dalam menyelamatkan generasi muda yang selama ini terus dihantui oleh Narkoba,” pungkasnya.
Terkait dengan persiapan pembentukan instansi vertikal BNN Kabupaten Aceh Utara, lanjut Azwardi, Pemkab Aceh Utara sudah mengadakan rapat awal yang diasistensi oleh Asisten I Setdakab dan dihadiri oleh Plt Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kabid serta Kabag Organisasi.
Pembentukan BNN Kabupaten Aceh Utara berpedoman kepada Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional. (asp/ril)
