ASPOST.ID- Pemerintah Indonesia pada tahun 2025, harus membayar uang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun. Tentunya, utang sebesar itu akan menjadi tanggungan Pemerintahan baru yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Riko Amir menyampaikan, utang-utang itu akan dilunasi pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah masih punya kemampuan untuk membiayai defisit dan utang.
“Setiap utang jatuh tempoh itu harus dibayar, jadi kita sampai saat ini tidak membuat semacam negosiasi lagi bahwa kita akan cicil lagi (minta tambahan waktu) gitu,nggak. Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo tadi,” kata Riko, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).
Riko mengatakan, sumber pendanaan untuk pembayaran utang utamanya berasal dari refinancing. Refinancing merupakan skema pendanaan dengan mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil.
Strategi ini dilakukan dengan penerbitan obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) untuk membayar utang jatuh tempo tersebut. Menurutnya, strategi ini bisa diandalkan lantaran Indonesia sendiri punya kondisi ekonomi yang cukup baik.
“Karena yang dilihat adalah kemampuan dari negara kita, refleksinya apa? Refleksinya tadi credit rating kita yang investment grade, yang menyatakan kondisi ekonomi kita cukup baik, membuat kita masih bisa melakukan refinancing terhadap utang yang jatuh tempoh tersebut,” terangnya.
Sebagai tambahan informasi, utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingginya utang jatuh tempo utang disebabkan pandemi COVID-19. Saat itu Indonesia membutuhkan hampir Rp 1.000 triliun tambahan belanja, saat penerimaan negara turun 19% karena aktivitas ekonomi berhenti.
“Jadi kalau tahun 2020, maksimal jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di tujuh tahun dan sekarang konsentrasi di tiga tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian di 2028 tahun. Nah ini lah yang kemudian menimbulkan persepsi kok banyak sekali utang numpuk,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024) lalu.
Sementara itu, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah baru-baru ini menyampaikan, Rp 1.000 triliun dari total Rp 3.600 triliun di APBN Prabowo di tahun depan akan digunakan untuk membayar utang.
“Soal APBN kita cuma punya Rp 3.600 triliun, Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp 1.300-1.400 kirim ke daerah sebagai DAU DAK kita tinggal punya Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun, Rp 1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu,” kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024). (detikcom/asp)
