ASPOST.ID- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan Daud (HRD), mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera menerbitkan kebijakan penggratisan tagihan listrik bagi warga yang terdampak banjir di Aceh. Ia meminta pemerintah dan PLN mengumumkan kebijakan tersebut secara resmi agar masyarakat korban bencana tidak lagi terbebani pembayaran listrik untuk bulan Desember 2025.
Menurut HRD, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh telah menyebabkan ribuan warga kehilangan harta benda, tempat tinggal, hingga akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam kondisi darurat seperti ini, katanya, negara wajib hadir memberi keringanan nyata, termasuk pembebasan biaya listrik.
“Korban banjir sudah menanggung kerugian besar. Jangan lagi dibebani tagihan listrik. PLN dan pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan resmi untuk menggratiskan pembayaran listrik bagi seluruh warga yang terdampak,” tegas HRD saat dikonfirmasi aspost.id pada Rabu malam (10/12).
Ia menambahkan, kebijakan serupa pernah diterapkan pemerintah pada sejumlah daerah terdampak bencana besar sebelumnya. Karena itu, menurutnya, kebijakan tersebut bukan hal baru dan sangat mungkin diberlakukan untuk Aceh. HRD berharap PLN bersama kementerian terkait segera bergerak, mengingat banyak rumah warga masih terendam, rusak berat, bahkan tidak dapat ditempati kembali.
Lebih lanjut, HRD juga meminta pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap masyarakat terdampak. Langkah ini dinilai penting agar bantuan serta kebijakan pembebasan tagihan listrik dapat tepat sasaran.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan bantuan logistik. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang meringankan beban keuangan masyarakat, terutama yang ekonominya terganggu akibat bencana,” ujarnya.
Sebelumnya, HRD juga turun langsung meninjau lokasi infrastruktur yang rusak, termasuk jembatan yang ambruk akibat banjir bandang di Teupin Mane, Kecamatan Juli, Bireuen, pada Rabu (3/12/2025). Dalam kunjungan itu, ia mencari solusi percepatan penanganan kerusakan untuk memulihkan akses masyarakat.(asp)
