ASPOST.ID – Insiden berdarah yang terjadi di tengah pelaksanaan Kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026), menyisakan duka sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai penanganan persoalan Bendera Bintang Bulan di Aceh.
Peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan persoalan pengibaran Bendera Bintang Bulan tersebut berujung ketegangan dan bentrokan. Satu warga dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka.
Tragedi ini tidak hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga menyentuh sensitivitas sejarah, perdamaian, serta hubungan antara masyarakat Aceh dan aparat keamanan.
Meninggalnya seorang warga dalam insiden tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem.
Publik tentu menunggu langkah konkret dan sikap resmi Gubernur Aceh dalam menyikapi peristiwa tersebut. Pemerintah Aceh dituntut hadir untuk memastikan perlindungan masyarakat, mendorong pengungkapan fakta secara transparan, serta mencegah agar persoalan serupa tidak kembali menelan korban jiwa.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Abdullah Syafi’i (RSUD TAS), Mutiara Timur, Pidie, dr. Kamaruzzaman, M.Si, membenarkan bahwa hingga pukul 17.00 WIB, sekitar empat warga telah dievakuasi ke rumah sakit yang dipimpinnya.
Dari jumlah tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan warga lainnya mengalami luka-luka.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat juga menyebutkan bahwa korban luka tidak hanya berasal dari kalangan laki-laki dewasa, tetapi turut melibatkan perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
Sementara itu, informasi awal menyebutkan korban meninggal dunia diduga mengalami luka akibat tembakan. Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang memastikan penyebab kematian, jenis senjata, maupun pihak yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut.
Sejumlah foto dan video yang memperlihatkan kondisi korban serta suasana pascakejadian telah beredar luas di media sosial. Dokumentasi tersebut memicu perhatian dan reaksi masyarakat.
Persoalan Bendera dan Ujian Perdamaian Aceh
Informasi awal yang berkembang menyebutkan bahwa ketegangan diduga bermula dari persoalan pengibaran Bendera Bintang Bulan di lokasi pelaksanaan Kenduri Maulid. Persoalan tersebut dilaporkan melibatkan warga dan personel TNI.
Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa persoalan simbol dan identitas Aceh membutuhkan pendekatan yang bijaksana, dialogis, serta berlandaskan ketentuan hukum dan komitmen perdamaian.
Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai simbol daerah justru berkembang menjadi konflik terbuka yang mengorbankan masyarakat sipil.
Dalam situasi ini, Mualem sebagai Gubernur Aceh memiliki tanggung jawab pemerintahan untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur dialog dan mekanisme hukum.
Tuntutan terhadap pemerintah bukan semata-mata mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan memastikan setiap peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia diusut secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aparat Diminta Buka Kronologi dan Usut Penembakan
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak TNI maupun Polri mengenai kronologi lengkap, pemicu bentrokan, serta pihak yang diduga melepaskan tembakan.
Aparat keamanan diharapkan segera menyampaikan penjelasan terbuka kepada masyarakat, termasuk mengungkap penyebab jatuhnya korban jiwa dan memastikan proses penyelidikan berjalan secara profesional, objektif, serta independen.
Jika ditemukan unsur pidana, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Aceh juga diharapkan mengambil langkah cepat untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan perdamaian Aceh guna meredam ketegangan.
Satu nyawa yang hilang sudah menjadi tragedi besar. Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog justru berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Masyarakat Aceh berhak mendapatkan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum. Karena itu, pengungkapan fakta atas tragedi Pidie menjadi ujian penting bagi komitmen seluruh pihak dalam menjaga perdamaian Aceh.(asp)
