ASPOST.ID- Respons cepat pemerintah pusat dalam menangani dampak banjir dan longsor di Aceh menuai apresiasi dari parlemen. Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud, akrab disapa HRD menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat terhadap percepatan pemulihan pasca bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi dan halal bihalal bersama insan pers di Banda Aceh, Senin (30/3/2026), yang juga menjadi ajang refleksi terhadap langkah strategis pemerintah dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Ruslan, pendekatan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga humanis. Ia menyoroti kehadiran langsung Presiden di wilayah terdampak sebagai simbol nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Langkah yang diambil pemerintah pusat sangat progresif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berbasis kebijakan, tetapi juga empati,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa intensitas kunjungan Presiden ke Aceh menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Bahkan, momentum Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan Presiden untuk berinteraksi langsung dengan para pengungsi.
“Kehadiran Presiden di tengah masyarakat, termasuk saat Lebaran, memberikan dorongan moral yang sangat besar. Ini mengirim pesan kuat bahwa negara hadir secara utuh dalam situasi krisis,” tambah HRD yang juga Ketua DPW PKB Aceh ini.
Meski demikian, Ruslan mengingatkan bahwa sejumlah tantangan masih perlu diselesaikan, khususnya terkait penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak. Ia mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Bireuen, masih terdapat masyarakat yang bertahan di tenda pengungsian.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih ada warga yang belum mendapatkan hunian sementara. Ini menjadi catatan penting dalam evaluasi bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai hambatan tersebut tidak terlepas dari belum optimalnya koordinasi dan pengusulan kebutuhan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
“Perlu ada sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat, agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ruslan berharap, dengan penguatan kolaborasi lintas level pemerintahan, agenda rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (red)
