KNPI Aceh Utara: Pusat Harus Tambah Dana untuk Daerah Terparah Dampak Banjir
ASPOST.ID- Bencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh sejak 26 November lalu hingga kini terus meninggalkan duka mendalam. Puluhan ribu rumah hilang atau rusak berat, sementara infrastruktur seperti jalan, jembatan, kantor pemerintahan, serta berbagai fasilitas publik mengalami kerusakan parah.
Hingga 15 hari pascabencana, ratusan warga dilaporkan meninggal dunia, mengalami luka-luka, dan sebagian masih dinyatakan hilang.
Pemerintah Pusat telah menyalurkan bantuan tahap pertama senilai Rp72 miliar, dengan masing-masing daerah menerima alokasi Rp4 miliar, pada Rabu sore (10/12). Bantuan ini ditujukan untuk penanganan darurat di Kabupaten/Kota: Aceh Tamiang, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tengah, Kota Subulussalam, Aceh, Nagan Raya, Aceh Barat, Bener Meriah, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Pidie, dan Aceh Besar.
Namun, Ketua KNPI Aceh Utara, Muhammad Rizal, menilai besaran dana tahap pertama tersebut masih jauh dari cukup, terutama bagi wilayah yang mengalami kerusakan paling serius. Ia mendesak Pemerintah Pusat menambah alokasi dana transfer pada tahap selanjutnya agar sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Pada tahap kedua, pembagian dana transfer penanganan banjir harus difokuskan kepada daerah yang mengalami kerusakan terparah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Kamis malam (11/12).
Rizal menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah daerah bukan lagi sekadar penanganan darurat, tetapi proses pemulihan jangka panjang, yang meliputi rehabilitasi rumah warga dan rekonstruksi fasilitas umum yang rusak.
“Yang paling berat nantinya adalah pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi rumah warga serta fasilitas publik. Daerah yang terdampak membutuhkan dukungan anggaran lebih besar agar pemulihan berjalan cepat dan efektif,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Pusat segera melakukan evaluasi serta menyusun skema bantuan lanjutan yang lebih proporsional, mengingat dampak sosial ekonomi banjir di sejumlah wilayah Aceh masih sangat signifikan. (asp)
