ASPOST.ID – Kepengurusan baru Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh periode 2026–2031 resmi dilantik. Di bawah kepemimpinan T.A. Khalid, organisasi ini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan agenda kedaulatan pangan menjadi langkah nyata yang berdampak langsung bagi petani, mulai dari persoalan pupuk, ketersediaan air, hingga peningkatan produktivitas pertanian.
Pelantikan dilakukan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Sudaryono, di Gampong Lamtui, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (13/10/2026).
T.A. Khalid dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Aceh, didampingi Cut Huzaimah sebagai sekretaris dan T. Ali Devi sebagai bendahara. Agussalim Chawari turut dipercaya mengemban jabatan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan.
Pelantikan tersebut menjadi awal masa kerja kepengurusan baru. Namun, ukuran keberhasilan HKTI tidak berhenti pada pembentukan struktur organisasi. Kemampuan menyerap persoalan petani, mengawal kebijakan pertanian, dan memastikan aspirasi mereka sampai kepada pemerintah akan menjadi bagian penting dari pekerjaan yang menanti.
Sudaryono Soroti Ketersediaan Air dan Ancaman Kemarau
Dalam arahannya, Sudaryono meminta pengurus HKTI Aceh segera bekerja dan memberikan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tani.
“Saya berharap kepada pengurus yang sudah dilantik untuk segera bekerja untuk masyarakat, sehingga kontribusinya bisa dirasakan langsung oleh para petani,” kata Sudaryono.
Ia menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, menurutnya, keberlanjutan produksi pertanian perlu ditopang oleh ketersediaan air, terutama ketika petani menghadapi musim kemarau.
Sudaryono menyebut pemerintah telah menyalurkan lebih dari 20.000 pompa air ke seluruh Aceh sejak dirinya menjabat Wakil Menteri Pertanian.
Menurut dia, dukungan terhadap pengairan dapat dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi, pengeboran air tanah, serta penggunaan pompa apabila tersedia sumber air permukaan, seperti sungai dan danau.
Meski demikian, keberadaan bantuan infrastruktur pengairan perlu diikuti dengan pemanfaatan yang tepat sasaran dan pemeliharaan berkelanjutan. Bagi petani, yang menentukan bukan hanya jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan juga sejauh mana fasilitas tersebut mampu menjaga lahan tetap produktif ketika pasokan air berkurang.
El Nino dan Produksi Pangan Jadi Perhatian
Selain pengairan, Sudaryono menyinggung kekhawatiran terhadap cadangan pangan nasional di tengah fenomena El Nino dan laporan gagal panen di sejumlah daerah.
Ia menilai kondisi pangan nasional masih cukup meyakinkan karena wilayah yang mengalami panen dinilai lebih banyak dibandingkan daerah yang mengalami gagal panen.
“Jadi, kalau prediksi kita masih tetap surplus cukup besar karena kan kita panen besar kemarin di musim penghujan di awal tahun,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran optimisme pemerintah terhadap ketersediaan pangan nasional. Namun, kondisi produksi secara nasional tidak serta-merta menggambarkan situasi yang dihadapi setiap petani di daerah.
Perbedaan kondisi irigasi, cuaca, luas lahan terdampak, biaya produksi, dan akses sarana pertanian membuat persoalan di tingkat lokal tetap membutuhkan perhatian. Karena itu, data produksi dan kondisi riil petani menjadi penting untuk memastikan kebijakan ketahanan pangan menjawab kebutuhan di lapangan.
T.A. Khalid: HKTI Harus Jadi Jembatan Aspirasi Petani
Ketua DPD HKTI Aceh T.A. Khalid menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya harus mengambil peran dalam mendukung kedaulatan pangan, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi IV DPR RI tersebut mengajak pengurus HKTI di 23 kabupaten/kota di Aceh memperkuat koordinasi dan membangun kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan petani.
“Terkhusus kepada teman-teman para pengurus DPC 23 kabupaten/kota, pada forum yang berbahagia ini, saya memohon kepada teman-teman sekalian bahwa kekuatan bukanlah cuma pada kepintaran, kekuatan bukanlah cuma pada kekuasaan, tetapi kekuatan adalah dalam kebersamaan,” ujar T.A. Khalid.
Ia juga menyinggung persoalan subsidi pupuk yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan petani. Menurutnya, kebijakan peningkatan harga gabah dan pemberian subsidi pupuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian.
Bagi HKTI Aceh, persoalan tersebut membutuhkan pengawalan yang berkelanjutan. Ketersediaan pupuk, ketepatan distribusi, keterjangkauan biaya produksi, serta kepastian penyerapan hasil panen merupakan isu yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha tani.
Sebagai organisasi yang menghimpun kepentingan masyarakat pertanian, HKTI dituntut tidak hanya menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga mampu membawa persoalan petani ke ruang pengambilan keputusan.
T.A. Khalid menegaskan HKTI harus menjadi penghubung antara masyarakat tani dan pemerintah, termasuk dengan memperluas jaringan organisasi hingga tingkat gampong.
“Maka ini ikhtiar kita bersama, HKTI di seluruh kabupaten/kota yang nantinya mungkin akan terbentuk sampai ke desa, bagaimana kita hadir memperjuangkan keinginan Pak Prabowo menjadi jembatan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah,” pungkasnya.
Sejumlah Tokoh Masuk Struktur HKTI Aceh
Kepengurusan HKTI Aceh periode 2026–2031 turut melibatkan sejumlah pejabat, akademisi, dan tokoh daerah dalam jajaran dewan organisasi.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI Aceh. Ia didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah sebagai wakil ketua, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani sebagai sekretaris, serta Brigjen TNI Andrie Pitriko Mulia dan Zulkarnaini sebagai anggota.
Dewan Penasihat diketuai Prof. Mirza Tabrani, dengan Dr. Nizarli sebagai wakil ketua dan Anwar Ahmad sebagai sekretaris.
Pada Dewan Pengarah, Prof. Marwan menjabat ketua, didampingi Prof. Taufiq Saidi sebagai wakil ketua. Posisi sekretaris dipercayakan kepada Dr. Edwar M. Nur, sedangkan Thabrani menjadi anggota.
Dewan Pertimbangan diketuai Prof. Rustam Efendi, dengan Dr. Husnan sebagai wakil ketua, Dr. Rizwan Haji Ali sebagai sekretaris, serta Akbar Hikmi sebagai anggota.
Sementara itu, Dewan Kehormatan dipimpin T. Asmoni Alwi sebagai ketua, Iskandar Zulkarnanen sebagai wakil ketua, dan Zulmahdi Hasan sebagai sekretaris. Ir. Alfian dan Syahrul Kamal turut menjadi anggota.
Adapun Dewan Pakar HKTI Aceh diketuai Prof. Agussabti, dengan Prof. Mukhlis Yunus sebagai wakil ketua dan T. M. Nurlif sebagai sekretaris. Ir. Masrul dan Irwan Yasin tercatat sebagai anggota.
Dengan susunan kepengurusan yang melibatkan berbagai unsur tersebut, HKTI Aceh memiliki jaringan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Tantangan berikutnya adalah memastikan keberadaan para pengurus dan dewan organisasi berbanding lurus dengan program yang terukur serta manfaat yang dapat dirasakan petani.
Pada akhirnya, keberhasilan HKTI Aceh tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga oleh sejauh mana organisasi ini mampu memperjuangkan kebutuhan petani, mengawal pelaksanaan kebijakan, dan mendorong pertanian Aceh menjadi lebih produktif serta berdaya saing. (asp)
