ASPOST.ID – Persoalan perlindungan kawasan sungai di Aceh Utara kembali menjadi perhatian Pemerintah Aceh. Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E. akrab disapa Dek Fadh, turun langsung meninjau kondisi Sungai Sawang, termasuk kawasan pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Krueng Sawang, Senin (5/10/2026).
Peninjauan tersebut tidak sekadar melihat kondisi fisik infrastruktur, tetapi menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan persoalan yang dilaporkan masyarakat benar-benar mendapat respons berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Di kawasan Krueng Sawang, perhatian diarahkan pada kondisi tanggul, tebing sungai, serta kebutuhan penanganan untuk melindungi kawasan sekitar dan kepentingan masyarakat. Kondisi lapangan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai tingkat kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi.
Dek Fadh didampingi Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jaffar, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur teknis terkait.
Persoalan infrastruktur sungai selama ini menjadi salah satu perhatian masyarakat, terutama menyangkut perlindungan tebing, pengendalian aliran air, dan keberadaan tanggul yang berfungsi menjaga kawasan permukiman maupun lahan masyarakat.
Karena itu, pemerintah dituntut tidak berhenti pada peninjauan. Hasil pemeriksaan lapangan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret, terutama apabila ditemukan titik yang membutuhkan penanganan segera.
Dek Fadh mengatakan, pemerintah perlu memastikan setiap laporan masyarakat diverifikasi langsung sebelum menentukan kebijakan penanganan.
“Peninjauan seperti ini penting supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu segera ditindaklanjuti,”kata Fadhlullah.
Menurutnya, laporan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Namun, tindak lanjut harus mempertimbangkan kondisi teknis serta kewenangan lembaga yang menangani infrastruktur dan sumber daya air.
“Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan. Kita koordinasikan dengan jajaran teknis dan pihak balai yang menangani, sehingga langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Dari Pidie Jaya hingga Aceh Utara
Sebelum meninjau Krueng Sawang, Dek Fadh terlebih dahulu melakukan kunjungan lapangan di sejumlah lokasi di Pidie Jaya dan Bireuen.
Di Pidie Jaya, Wagub Aceh bersama Sekretaris Daerah dan jajaran pemerintah setempat meninjau salah satu lokasi yang dilaporkan membutuhkan perhatian.
Rangkaian kunjungan kemudian berlanjut ke Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Dari lokasi tersebut, rombongan bergerak ke kawasan Krueng Simpoh untuk melihat kondisi aliran sungai serta kebutuhan penanganannya.
Rangkaian peninjauan tersebut sekaligus menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, jajaran teknis dan pihak balai yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan infrastruktur serta sumber daya air.
Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi kini dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan hasil peninjauan tidak berhenti sebagai dokumentasi lapangan. Setiap persoalan yang ditemukan perlu dipetakan berdasarkan urgensi, risiko terhadap masyarakat, sumber pembiayaan, serta kewenangan lembaga yang bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, turut mendampingi Plt. Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Aceh Ruthmilla Devi, Kepala UPTD V Pengairan Aceh Bambang Yusri, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBA Bobby Syahputra, S.E., M.Si., Karo Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta jajaran pemerintah daerah, teknis dan pihak balai terkait.
Peninjauan ini menjadi sinyal bahwa kondisi infrastruktur sungai di wilayah tersebut tidak hanya membutuhkan perhatian administratif, tetapi juga keputusan penanganan yang terukur agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi masyarakat.(asp)
