ASPOST.ID-Pemanggilan Tgk.Zulkarnaini Bin Hamzah akrab disapa Tgk Nie oleh Polda Aceh, terkait pengibaran bendera bintang bulan di Kota Lhokseumawe pada 4 Desember lalu, tidak beralasan secara hukum.
Hal itu disampaikan Jurubicara (Jubir) KPA Pusat, Azhari Cage dalam keterangan tertulis kepada aspost.id, Sabtu (18/12). Ia mengatakan ada beberapa aturan yang masih berlaku sehingga tidak beralasan secara hukum untuk melakukan pemanggilan oleh Polda Aceh.
Alasan pertama, sesuai perjanjian MoU Helsinki RI-GAM, dalam poin 5.1.1 Aceh berhak mempunyai bendera dan lambang. Kedua dalam UUPA pasal 246 ayat menyatakan, selain bendera merah putih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan Keistimewaan dan Kekhususan, ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam qanun Aceh.
Ketiga, adanya Qanun Aceh No 3 tahun 2013 yang masih sah, karena belum pernah dicabut didalam lembar daerah Aceh yaitu belum ada pembatalan.
Keempat, didalam PP No 7 tahun 2007 yang dilarang adalah bendera bulan sabit, sedangkan ini adalah bendera bintang bulan dan bukan bulan sabit.
“Bagi wartawan juga saya mengingatkan penulisannya harus benar yaitu bintang bulan,bukan bulan bintang atau bulan sabit. Jauh-jauh hari kita juga sudah mengingatkan Pemerintah Pusat agar permasalahan politik tentang bendera bintang bulan untuk segera diselesaikan agar tidak terjadi permasalahan hukum dan jatuh korban diantara rakyat Aceh,”ungkapnya.
Disebutkan, pada waktu itu Presiden Jokowi memanggil Wali Nanggroe dan Mualem ke istana terkait masalah ini dan presiden menunjuk Moeldoko sebagai tim dari Jakarta.
Namun, sampai saat ini belum ada progresnya. “Mungkin belum sempat duduk, karena pendemi Covid-19. Kita mengharapkan agar penyelesaian masalah bendera diselesaikan secara hati-hati, agar Aceh yang sudah damai aman ini tidak lagi terseret ke arah konflik,”ucapnya.
Apalagi, menurut mantan anggota DPR Aceh ini, MoU Helsinki dan UUPA belum di implementasikan sebagai mana mestinya. “Tgk Nie sebagai masyarakat Aceh dan juga sebagai Ketua Komite Mualimin Aceh, mungkin merasa kesal kenapa permasalahan bendera ini belum selesai sehingga terjadilah pengibaran dalam Milad GAM di Kota Lhokseumawe, bisa jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan DPRA,Gubernur dan Pemerintah Pusat agar polemiknya diselesaikan supaya jelas secara hukum,”katanya.
Selain itu, lanjut dia, terkait pernyataan Mendagri sudah membatalkan qanun itu adalah pernyataan sepihak. Karena DPRA dan Pemerintah Aceh sampai saat ini belum pernah menerima surat tersebut secara fisik, kecuali pemberitaan media.
“Saya tau betul itu, karena saya masih di DPRA saat itu,”tegas Jubir KPA ini seraya meminta Kepada DPRA dan Gubernur untuk dapat menjelaskan hal ini kepada Kapolda Aceh bahwa terkait bendera bintang bulan setelah lahir qanun ranahnya masih ranah politik belum bisa dibawa keranah hukum.
“Kita tunggu saja prosesnya nanti duduk tim dari pusat pak Moeldoko dengan Wali Nanggroe dan Mualem, agar permasalahan ini benar-benar selesai dan tuntas,”demikian Azhari. (rel/asp)
