ASPOST.ID- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Prof. Yassierli, S.T., M.T., PH.D, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), dengan fokus pada kemudahan akses, kecepatan, dan keandalan sistem bagi masyarakat luas.
Dalam agenda Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026), Yassierli menyoroti bahwa layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), program pelatihan kerja, hingga sistem pasar kerja nasional harus mampu menjawab kebutuhan pekerja secara real-time dan tanpa kendala teknis.
Ia menekankan bahwa di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tekanan, kualitas layanan publik tidak lagi sekadar aspek administratif, melainkan menjadi instrumen utama perlindungan sosial dan ketenagakerjaan. Gangguan layanan, menurutnya, dapat berdampak langsung pada terhambatnya akses masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka.
“Tidak boleh ada lagi layanan yang sulit diakses, aplikasi yang sering terganggu, atau kanal informasi yang tidak responsif. Ini menyangkut kepercayaan publik dan keberpihakan negara kepada pekerja,” tegas Yassierli.
Lebih jauh, ia menggaris bawahi pentingnya integrasi lintas unit kerja dalam mendukung satu sistem layanan terpadu. Menurutnya, efektivitas layanan publik sangat ditentukan oleh soliditas internal dan sinergi antarunit di dalam kementerian.
Pascalibur Idulfitri, Yassierli mengajak seluruh jajaran Kemnaker memperkuat kolaborasi serta membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Ia juga mendorong penerapan sistem kerja yang efisien dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan.
Dalam konteks global yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi dan krisis energi di sejumlah negara, Kemnaker diharapkan mampu tampil sebagai institusi yang tangguh dan responsif. Yassierli menegaskan bahwa negara harus hadir melalui layanan publik yang cepat, pasti, dan inklusif terutama bagi pekerja dan pencari kerja yang membutuhkan akses tanpa hambatan.
Dengan langkah pembenahan menyeluruh ini, Kemnaker menargetkan peningkatan kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program ketenagakerjaan dapat dirasakan manfaatnya secara luas dan berkelanjutan. (red)
