ASPOST.ID- Forum Bersama (Forbes) DPR–DPD RI asal Aceh melontarkan kecaman keras atas dugaan aksi pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya, sebuah insiden yang dinilai mencoreng integritas institusi penegak hukum di Indonesia.
Ketua Forbes DPR–DPD RI asal Aceh, T.A. Khalid, menyebut peristiwa tersebut sebagai alarm serius bagi sistem perlindungan hukum, terutama karena terjadi di dalam fasilitas kepolisian.
“Ini bukan sekadar tindak kekerasan biasa, tetapi peristiwa yang terjadi di ruang yang seharusnya menjamin keamanan dan keadilan. Kami mengecam keras dan menilai ini sangat memprihatinkan,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Politikus dari Partai Gerindra itu menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam mengusut kasus tersebut tanpa kompromi.
Menurutnya, jika penanganan kasus ini tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, maka dampaknya akan jauh lebih besar—yakni merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara nasional.
“Peristiwa ini melukai rasa keadilan, bukan hanya bagi masyarakat Aceh, tetapi juga publik Indonesia secara luas. Negara ini adalah negara hukum tidak boleh ada perlakuan tebang pilih,” tegasnya.
Kronologi Insiden
Insiden kekerasan itu dilaporkan terjadi pada Rabu (26/3/2026) di ruang RPK PPA Polda Metro Jaya. Korban, Faisal Amsco, warga asal Langsa, saat itu menghadiri agenda konfrontasi didampingi kuasa hukumnya.
Namun situasi berubah drastis ketika korban diduga diserang oleh sekelompok orang yang disebut berjumlah lebih dari 20 orang. Para pelaku diduga merupakan pihak bayaran, dan aksi brutal tersebut dikabarkan berlangsung di hadapan aparat.
Akibat kejadian itu, Faisal mengalami luka memar di bagian kepala dan tubuh, hingga harus menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan.
Kasus ini kini telah dilaporkan secara resmi kepada pihak berwenang, termasuk terhadap pihak yang diduga sebagai aktor intelektual di balik serangan tersebut. Peristiwa ini pun memicu perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk legislatif.
T.A Khalid juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas, demi memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kasus ini harus dibuka secara terang benderang dan diselesaikan secara adil. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan, apalagi di institusi penegak hukum,” tegas T.A. Khalid Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra ini. (red)
