ASPOST.ID- Dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kian memanas. Ketua Umum DPA Partai Aceh yang juga Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), dikabarkan telah mengantongi dua nama calon kuat untuk menggantikan Zulfadli alias Abang Samalanga dari posisi pimpinan DPRA.
Langkah ini disebut sebagai upaya serius untuk meredam konflik internal yang belakangan mencuat ke ruang publik dan memicu ketegangan di lingkungan legislatif Aceh.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua kandidat yang dipersiapkan berasal dari internal Partai Aceh, yakni Azhari M. Nur (Haji Maop) dari Aceh Timur dan Saiful Bahri (Pon Yahya) dari Aceh Utara. Keduanya disebut telah melalui proses pertimbangan matang, termasuk hasil konsultasi lintas daerah hingga pertemuan strategis di Malaysia, Jakarta, dan Medan.
“Dua nama ini sudah disiapkan. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Mualem,” ungkap sumber internal yang dekat dengan lingkaran pengambilan keputusan, Kamis (9/4/2026).
Sumber tersebut menambahkan, dalam sejumlah pertemuan terakhir termasuk di Medan dan Pendopo Gubernur Mualem telah menyerap berbagai masukan terkait situasi internal DPRA. Namun hingga kini, waktu pengambilan keputusan resmi masih belum dapat dipastikan.
Kisruh internal DPRA sendiri mulai mencuat secara terbuka usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 pada 6 April 2026. Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan secara terbuka melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Abang Samalanga.
Bahkan, dalam momen yang menyita perhatian, anggota dewan meminta pertemuan langsung dengan gubernur tanpa kehadiran pimpinan DPRA sebuah sinyal kuat adanya ketegangan internal yang tidak lagi terbendung.
Tak hanya itu, sikap Abang Samalanga dalam forum resmi, termasuk interaksinya dengan Kapolda Aceh, turut menjadi sorotan. Gaya komunikasi yang dinilai konfrontatif memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam relasi internal lembaga maupun dengan unsur Forkopimda.
Sejumlah pengamat menilai, rangkaian peristiwa tersebut mencerminkan krisis komunikasi yang mendalam di tubuh DPRA, khususnya antara pimpinan dan anggota lintas fraksi serta mitra strategis pemerintah.
“Pergantian hampir pasti terjadi. Tinggal menunggu momentum politik yang tepat,” ujar sumber tersebut.
Di sisi lain, dinamika ini juga diperkeruh oleh isu sensitif yang berkembang di Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Mualem disebut telah memerintahkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga memainkan isu-isu strategis seperti PGE dan JKA.
“Semuanya mulai terang. Alih-alih meredam situasi, manuver tertentu justru menyeret Mualem ke pusaran kritik,” kata sumber itu.
Dengan situasi yang terus berkembang, publik kini menanti langkah tegas Mualem dalam menentukan arah kepemimpinan DPRA ke depan apakah akan melakukan pergantian dalam waktu dekat atau menempuh jalan rekonsiliasi politik. (asn/asp)
