ASPOST.ID- Ratusan ribu warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara hingga kini belum mendapatkan perhatian langsung dari pejabat pemerintah pusat. Sejak bencana besar melanda pada 26 November 2025, belum ada satu pun pejabat negara, baik setingkat dirjen, wakil menteri, menteri, maupun Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung ke lokasi terdampak terparah.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pejabat pusat memang terlihat berada di Aceh Utara. Namun, mereka hanya transit pesawat di Bandara Malikussaleh tanpa meninjau wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor.
Di antaranya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama beberapa pejabat eselon ke Lhokseumawe untuk memantau kondisi banjir dan gudang Bulog Lhokseumawe.
Kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang kemudian bertolak ke Bireuen untuk memantau kerusakan infrastruktur kelistrikan.
Sementara itu, wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah seperti Langkahan, Baktiya Barat, Sawang, Seuneuddon, Samudera, dan sejumlah kecamatan lainnya belum pernah dikunjungi pejabat pusat. Bahkan, dugaan tumpukan kayu dari aktivitas illegal logging yang menghantam rumah warga juga belum mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
Dampak Banjir: 163.985 Jiwa Terdampak, 123.969 Mengungsi
Berdasarkan data Posko Informasi Bencana BPBD Aceh Utara per 3 Desember 2025 pukul 10.00 WIB, banjir meluas hingga ke puluhan kecamatan dan mengakibatkan kerusakan masif pada permukiman maupun infrastruktur.
Data Korban & Pengungsian
163.985 jiwa terdampak langsung
123.969 jiwa mengungsi
35.848 KK tersebar di 447 titik pengungsian
Permukiman terdampak meluas di hampir seluruh kecamatan
Kerusakan Infrastruktur
32.728 rumah terendam
532 rumah hilang tersapu arus
106 ruas jalan rusak
12 jaringan irigasi rusak
86 titik tanggul sungai jebol
37 jembatan terdampak
130 titik longsor
Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil (Ayah Wa) menggambarkan situasi di lapangan dengan suara bergetar menahan haru. Sembilan kecamatan mengalami kerusakan paling parah, sementara sejumlah gampong masih terisolasi total akibat jalan yang tertutup air setinggi pinggang hingga dada, material kayu, lumpur tebal, serta pohon dan tiang listrik tumbang.
“Bantuan logistik belum bisa menjangkau semua wilayah. Untuk daerah yang terisolasi, kami sangat membutuhkan dukungan helikopter,”ujar Bupati Ismail didampingi Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, perwakilan Polres Aceh Utara, Kodim 0103/Aceh Utara, dan unsur terkait lainnya.
Surat Resmi ke Presiden Prabowo: Pemda Nyatakan Tidak Mampu Tangani Darurat Bencana
Pemkab Aceh Utara telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tertanggal 2 Desember 2025, bernomor 400/1832/2025, yang bersifat Penting. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menangani kondisi darurat bencana tanpa bantuan langsung dari pemerintah pusat.
Dalam surat itu dilaporkan:
Banjir melanda 27 kecamatan dan 852 gampong—luas dampaknya lebih besar dibandingkan tsunami Aceh 2004 yang fokus di pesisir.
121 warga meninggal dunia,
118 orang masih hilang hingga hari kedelapan pasca banjir.
Banyak fasilitas publik rusak berat dan rumah warga hilang tersapu arus.
Akses ke sejumlah gampong sepenuhnya terputus, menghambat penyaluran bantuan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meminta agar Presiden segera mengirim dukungan berupa personel penanganan bencana, logistik darurat, serta alat transportasi udara untuk membuka akses wilayah terisolir.
“Demikian Pernyataan Ketidakmampuan ini kami sampaikan. Atas bantuan Bapak Presiden Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.” (asp)
