Pos-pos Terbaru
- UIN SUNA Lhokseumawe Wisuda 760 Lulusan di Tengah Raihan Akreditasi Unggul
- Lhokseumawe Matangkan Tahapan Pilkades Serentak 2026, 47 Gampong Siap Gelar Pemilihan Keuchik
- “1913 Brew” Resmi Bersertifikat, Lapas Lhokseumawe Perkuat Inovasi Ekonomi Warga Binaan
- HRD: Ingatkan Ketua DPC PKB Se-Aceh Terpilih Nantinya Jangan Tidur
- Muhammad Hatta Nahkodai FHPTA 2026–2029, Perkuat Ekosistem Komunikasi Publik Kampus di Aceh
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- UIN SUNA Lhokseumawe Wisuda 760 Lulusan di Tengah Raihan Akreditasi Unggul
- Lhokseumawe Matangkan Tahapan Pilkades Serentak 2026, 47 Gampong Siap Gelar Pemilihan Keuchik
- “1913 Brew” Resmi Bersertifikat, Lapas Lhokseumawe Perkuat Inovasi Ekonomi Warga Binaan
- HRD: Ingatkan Ketua DPC PKB Se-Aceh Terpilih Nantinya Jangan Tidur
- Muhammad Hatta Nahkodai FHPTA 2026–2029, Perkuat Ekosistem Komunikasi Publik Kampus di Aceh
- Besok, Pemko Lhokseumawe Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2026
- HBP ke-62, Lapas Lhokseumawe Siap Transformasi Pemasyarakatan Berbasis Human Capital dan Reintegrasi Sosial
- Plt Kepala DLH Lhokseumawe Turun Langsung, Gaungkan Disiplin Kelola Sampah di Ruang Publik
Penulis: Redaksi
ASPOST.ID- Perebutan kursi strategis Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Utara tahun 2026 resmi memasuki fase krusial. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menutup tahapan pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, menyisakan empat kandidat terbaik yang kini melaju ke babak penentu dalam proses seleksi yang diklaim berlangsung ketat dan transparan. Proses ini menjadi perhatian luas, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional, mengingat posisi Sekda memiliki peran sentral dalam memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan, akselerasi pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Empat kandidat yang lolos merupakan figur-figur birokrat senior dengan rekam jejak kuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Mereka…
ASPOST.ID- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Prof. Yassierli, S.T., M.T., PH.D, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), dengan fokus pada kemudahan akses, kecepatan, dan keandalan sistem bagi masyarakat luas. Dalam agenda Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Jakarta, Senin (30/3/2026), Yassierli menyoroti bahwa layanan strategis seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), program pelatihan kerja, hingga sistem pasar kerja nasional harus mampu menjawab kebutuhan pekerja secara real-time dan tanpa kendala teknis. Ia menekankan bahwa di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tekanan, kualitas layanan publik tidak lagi sekadar aspek administratif, melainkan menjadi instrumen utama perlindungan…
ASPOST.ID- Forum Bersama (Forbes) DPR–DPD RI asal Aceh melontarkan kecaman keras atas dugaan aksi pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya, sebuah insiden yang dinilai mencoreng integritas institusi penegak hukum di Indonesia. Ketua Forbes DPR–DPD RI asal Aceh, T.A. Khalid, menyebut peristiwa tersebut sebagai alarm serius bagi sistem perlindungan hukum, terutama karena terjadi di dalam fasilitas kepolisian. “Ini bukan sekadar tindak kekerasan biasa, tetapi peristiwa yang terjadi di ruang yang seharusnya menjamin keamanan dan keadilan. Kami mengecam keras dan menilai ini sangat memprihatinkan,” ujarnya, Minggu (29/3/2026). Politikus dari Partai Gerindra itu menegaskan bahwa aparat…
ASPOST.ID- Ribuan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menggelar ziarah akbar yang berujung pada prosesi sumpah massal di kompleks makam Tgk. Dr. Hasan Muhammad di Tiro, deklarator GAM, serta makam Pahlawan Nasional Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman di Gampong Meureue, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (26/3/2026). Kegiatan yang diikuti eks pejuang dari wilayah Samudera Pasee, Kuta Pase, dan Aceh Rayeuk ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting dari kalangan eks kombatan dan elite politik Partai Aceh. Hadir di antaranya Ketua KPA Wilayah Samudera Pasee Pon Yaya, Ketua KPA Wilayah Kuta Pase Ableh Kandang, Ketua KPA Wilayah Aceh Rayeuk Aduen…
ASPOST.ID- Kebijakan pemerintah yang membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2027 menuai sorotan tajam. Aturan tersebut dinilai berpotensi menjadi “bom waktu” yang dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di daerah, khususnya bagi tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda N. Kiemas, mengungkapkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah saat ini masih memiliki porsi belanja pegawai yang melampaui ambang batas yang ditetapkan. Jika kebijakan ini diterapkan secara kaku tanpa solusi yang komprehensif, dampak sosial yang ditimbulkan diperkirakan akan sangat luas.…
ASPOST.ID- Langkah Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf akrab disapa Mualem dalam merombak struktur komisaris dan direksi PT Pema Global Energi (PGE) memicu perhatian luas publik. Keputusan strategis tersebut menjadi sorotan setelah salah satu posisi kunci di perusahaan energi daerah itu dipercayakan kepada putra kandungnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, melalui keputusan sirkuler yang ditetapkan pada 13 Maret 2026 di Banda Aceh, Mualem menunjuk Sunny Ikbal sebagai Komisaris Utama (Komut) PT PGE. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi didapuk sebagai Anggota Komisaris, dan posisi Direktur Utama diisi oleh Tgk H Muhammad Nur yang juga menjabat sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT…
ASPOST.ID- Penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) kian menjadi sorotan menjelang tenggat implementasi pada 2027. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini dirancang untuk mendorong peningkatan produktivitas daerah, mengurangi dominasi belanja rutin, serta membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, di lapangan, implementasi aturan ini berpotensi memicu tekanan serius bagi banyak daerah, termasuk Kabupaten Mukomuko,. Provinsi Bengkulu. Saat ini, proporsi belanja pegawai dalam APBD Mukomuko tercatat telah melampaui 50 persen jauh…
ASPOST.ID- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lonjakan harga minyak dunia hingga kisaran US$150 per barel tidak serta merta mengguncang perekonomian Indonesia. Ia justru menilai tekanan terbesar akan dirasakan oleh negara-negara pemicu konflik, khususnya Amerika Serikat. Menurut Purbaya, eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memang memicu volatilitas harga energi global. Namun, kondisi tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menyeret ekonomi dunia, termasuk Indonesia, ke jurang resesi. Ia menyoroti bahwa dampak kenaikan harga energi sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Amerika. Kenaikan harga bahan bakar yang signifikan disebut memicu tekanan domestik terhadap kepemimpinan Presiden Donald…
ASPOST.ID-Kebijakan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan publik. Skema yang diterapkan pemerintah dinilai menyisakan paradoks, di mana penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dilakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat, sementara beban pembiayaan gaji justru dialihkan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini memicu pertanyaan serius mengenai konsistensi kebijakan fiskal nasional serta sinkronisasi tata kelola kepegawaian antara pusat dan daerah. Sejumlah pemerintah daerah mengaku mulai merasakan tekanan anggaran yang signifikan, terutama di wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas. “Penetapan status dan administrasi dilakukan oleh pusat, tetapi konsekuensi pembiayaan dibebankan ke daerah. Ini menambah tekanan…
ASPOST.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara mencatat tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) yang sangat tinggi pada hari pertama kerja usai libur Lebaran 2026. Sebanyak 99,3 persen ASN hadir tepat waktu pada Rabu (25/3), mencerminkan komitmen kuat terhadap profesionalisme dan pelayanan publik. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif dalam menjaga stabilitas kinerja birokrasi, khususnya pasca periode libur panjang nasional. Namun demikian, pemerintah daerah juga menyoroti masih adanya 126 ASN yang tidak hadir tanpa keterangan resmi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara, Saifuddin, mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh ke seluruh organisasi perangkat…
