Pos-pos Terbaru
- 98 Kasus Korporasi Karhutla Naik Penyidikan, Polri Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Asing
- 852 Gampong Jadi Sasaran, Disdukcapil Aceh Utara Jemput Bola Aktivasi KTP Digital
- Operasi Patuh Seulawah 2026 Dimulai 26 Oktober, Polisi Ingatkan Pengendara: Jangan Tunggu Ditilang untuk Tertib
- Cegah Kemacetan di Jam Sekolah, Kapolresta Banda Aceh Turun Langsung Atur Lalu Lintas
- Bisnis Festival PNL 2026: Mahasiswa Ditantang Ubah Ide Jadi Peluang Usaha, Bukan Sekadar Pameran
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- 98 Kasus Korporasi Karhutla Naik Penyidikan, Polri Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Asing
- 852 Gampong Jadi Sasaran, Disdukcapil Aceh Utara Jemput Bola Aktivasi KTP Digital
- Operasi Patuh Seulawah 2026 Dimulai 26 Oktober, Polisi Ingatkan Pengendara: Jangan Tunggu Ditilang untuk Tertib
- Cegah Kemacetan di Jam Sekolah, Kapolresta Banda Aceh Turun Langsung Atur Lalu Lintas
- Bisnis Festival PNL 2026: Mahasiswa Ditantang Ubah Ide Jadi Peluang Usaha, Bukan Sekadar Pameran
- Menang Lelang, Berujung Sengketa: Ruko Mulia Abadi Lhokseumawe Akhirnya Dieksekusi
- Wali Kota Tinjau Rumah Warga Miskin di Lhok Mon Puteh, Tiga Unit Bakal Dibangun
- Minyak Bekas Bisa Jadi Uang! Pemko Lhokseumawe Beli Jelantah Rp6.000 per Kilogram
Penulis: Redaksi
ASPOST.ID- Murthalamuddin adalah seorang aparatur sipil negara. Saat ini ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Namun dalam situasi bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Murthala tampil melampaui sekadar posisi struktural birokrasi. Sebagai juru bicara Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthala memilih jalur yang jarang ditempuh pejabat publik: berbicara apa adanya. Ia tidak hadir dengan gaya khas juru bicara pemerintah yang sarat angka statistik atau narasi “penanganan cepat dan maksimal”. Data teknis, baginya, sudah tersedia dan terus diperbarui secara resmi. Yang ia sampaikan justru realitas yang dihadapi rakyat di lapangan. Di hadapan publik dan media nasional, Murthala menyampaikan fakta yang…
ASPOST.ID- Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudera Pase bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara terus menunjukkan kehadiran nyata di tengah masyarakat terdampak banjir bandang yang melanda puluhan kecamatan di wilayah Bumi Malikussaleh. Sejak masa tanggap darurat hingga pascabencana, jajaran KPA dan Partai Aceh yang dipimpin tokoh Aceh, H. Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, aktif turun ke lapangan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk tidak meninggalkan rakyat dalam situasi krisis. Banjir bandang yang melanda Aceh Utara kali ini disebut sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah daerah tersebut,…
ASPOST.ID- Barisan Moeda Aceh (Barramoeda) Aceh menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah pusat yang hingga kini belum menetapkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional. Meskipun dampak bencana terus meluas dan memburuk di lapangan. Sekretaris Barramoeda Aceh, M. Rocky Fajar, menilai pemerintah pusat terkesan mengabaikan desakan luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, DPRA, DPRK, pemerintah daerah, hingga Muzakarah Ulama Aceh yang secara resmi meminta Presiden menetapkan bencana di wilayah Sumatera sebagai Bencana Nasional. “Ini sangat eneh. Seruan dari begitu…
ASPOST.ID- Gubernur Aceh Muzakkir Manaf akrab disapa Mualem menanggapi maraknya pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah terdampak banjir, khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penyerahan diri pemerintah maupun masyarakat, melainkan sebagai ekspresi harapan akan perhatian dan bantuan. Gubernur menilai pengibaran bendera putih memiliki makna simbolik yang luas. Menurutnya, tindakan tersebut bisa mencerminkan solidaritas, simpati, serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan pertolongan di tengah situasi darurat. “Kalau kita artikan, semua bisa masuk. Bisa sebagai solidaritas, rasa simpati, atau keinginan untuk dibantu. Ke mana arahnya? Yang jelas, bendera putih itu merupakan simbol untuk menarik…
ASPOST.ID – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam pelaksanaan tahap tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh. Ia meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Pusat memastikan kebijakan penanganan bencana tidak meminggirkan pelaku usaha daerah. Menurut HRD, pengusaha lokal justru menjadi pihak yang paling awal bergerak ketika bencana melanda. Jauh sebelum perusahaan besar dan badan usaha milik negara (BUMN) turun ke lapangan, pelaku usaha Aceh telah membersihkan lumpur, membuka akses jalan dan jembatan, serta membantu masyarakat dengan peralatan yang tersedia. “Pengusaha…
ASPOST.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Direktur Utama PT PLN (Persero) segera mengambil kebijakan pembebasan tagihan listrik bulan Desember 2025 bagi ratusan ribu warga yang terdampak banjir besar di wilayah tersebut. Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Pase, menegaskan bahwa masyarakat korban bencana tidak semestinya dibebani kewajiban membayar listrik di tengah kondisi darurat dan proses pemulihan pascabanjir yang masih berlangsung. “Rakyat sudah tertimpa musibah. Jangan lagi dibebankan dengan tagihan listrik pada Desember 2025, lebih baik segera gratiskan” tegas Muntasir saat dikonfirmasi aspost.id, Rabu (17/12). Menurutnya, hingga saat ini belum ada kebijakan…
ASPOST.ID- Pemerintah pusat memastikan percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta penyediaan infrastruktur darurat bagi warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Utara dan sejumlah daerah lain di Provinsi Aceh. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, saat meninjau lokasi bencana di Kecamatan Langkahan, Senin (15/12). Dalam kunjungan lapangan tersebut, Suharyanto menegaskan bahwa kehadiran negara menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana. Pemerintah, kata dia, bergerak cepat untuk memastikan warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan yang layak dan aman. “Negara hadir untuk masyarakat. Kami memastikan pembangunan hunian sementara dan infrastruktur…
ASPOST.ID- Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mempercepat pemulihan sektor pendidikan pascabencana banjir besar. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., menyerahkan bantuan alat tulis sekolah dan sarana pendukung pendidikan kepada SD Negeri 3 Muara Satu dan SMP Negeri 17 Lhokseumawe di Gampong Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu, Rabu (17/12/2025). Penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memastikan proses belajar mengajar kembali berjalan normal setelah bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Yuswardi, S.KM., M.S.M., Camat Muara Satu Mustazir Ramli, S.IP.,…
ASPOST.ID- Baitul Mal Peduli Bencana menunjukkan respons cepat dalam penanganan darurat pascabanjir di Kabupaten Aceh Utara dengan melakukan pembersihan lumpur dan puing yang menutup akses vital masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada badan jalan penghubung antar gampong, normalisasi paret (drainase), halaman masjid, serta sejumlah fasilitas umum lainnya yang terdampak banjir. Upaya pembersihan dilakukan secara bertahap agar fungsi fasilitas publik dapat segera dipulihkan dan aktivitas warga kembali berjalan normal. Seluruh proses pekerjaan menyesuaikan kondisi cuaca, terutama saat curah hujan masih tinggi. Baitul Mal Peduli Bencana telah bergerak sejak Sabtu, 13 Desember 2025, dan direncanakan akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan.…
ASPOST.ID- Bendera putih terlihat berkibar di sepanjang Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tamiang–Kota Langsa, Aceh Timur hingga perbatasan Aceh Utara, serta di sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Aceh. Aksi serentak ini mencerminkan kekecewaan sekaligus keprihatinan mendalam masyarakat terhadap lambannya penetapan status bencana nasional oleh pemerintah pusat, di tengah kondisi pascabencana yang dinilai membutuhkan penanganan cepat, masif, dan terkoordinasi. Pengibaran bendera putih dimaknai sebagai bentuk sindiran moral sekaligus seruan kemanusiaan agar perhatian nasional dan internasional termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat turut hadir dalam mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera…
