Pos-pos Terbaru
- 98 Kasus Korporasi Karhutla Naik Penyidikan, Polri Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Asing
- 852 Gampong Jadi Sasaran, Disdukcapil Aceh Utara Jemput Bola Aktivasi KTP Digital
- Operasi Patuh Seulawah 2026 Dimulai 26 Oktober, Polisi Ingatkan Pengendara: Jangan Tunggu Ditilang untuk Tertib
- Cegah Kemacetan di Jam Sekolah, Kapolresta Banda Aceh Turun Langsung Atur Lalu Lintas
- Bisnis Festival PNL 2026: Mahasiswa Ditantang Ubah Ide Jadi Peluang Usaha, Bukan Sekadar Pameran
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- 98 Kasus Korporasi Karhutla Naik Penyidikan, Polri Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Asing
- 852 Gampong Jadi Sasaran, Disdukcapil Aceh Utara Jemput Bola Aktivasi KTP Digital
- Operasi Patuh Seulawah 2026 Dimulai 26 Oktober, Polisi Ingatkan Pengendara: Jangan Tunggu Ditilang untuk Tertib
- Cegah Kemacetan di Jam Sekolah, Kapolresta Banda Aceh Turun Langsung Atur Lalu Lintas
- Bisnis Festival PNL 2026: Mahasiswa Ditantang Ubah Ide Jadi Peluang Usaha, Bukan Sekadar Pameran
- Menang Lelang, Berujung Sengketa: Ruko Mulia Abadi Lhokseumawe Akhirnya Dieksekusi
- Wali Kota Tinjau Rumah Warga Miskin di Lhok Mon Puteh, Tiga Unit Bakal Dibangun
- Minyak Bekas Bisa Jadi Uang! Pemko Lhokseumawe Beli Jelantah Rp6.000 per Kilogram
Penulis: Redaksi
ASPOST.ID- Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, menegaskan bahwa kerusakan hutan dan ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali menjadi salah satu faktor utama terjadinya berbagai bencana alam di Aceh. Ia kembali mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai benteng ekologis dan masa depan daerah. “Kenapa bencana ini terjadi? Karena banyak hutan yang sudah dibabat. Saya selalu bilang, jangan tebang hutan dan jangan terlalu banyak menanam sawit,” ujar Malik Mahmud, kepada awak media saat menyalurkan bantuan korban banjir di Aceh Tamiang, pada Ahad (21/12). Menurutnya, pembangunan Aceh harus diarahkan pada model yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa kehadiran…
ASPOST.ID— Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal Haji Isa, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Aceh Kota Lhokseumawe, bersama Anggota DPR Aceh Hendri Muliana, mendampingi Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tenggara, Sabtu (20/12). Kunjungan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Aceh dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung. Gubernur Aceh tiba di Bandara Alas Leuser, Aceh Tenggara, dan disambut Wakil Bupati Aceh Tenggara Heri Al Hilal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dari bandara, rombongan langsung bergerak meninjau sejumlah titik yang…
ASPOST.ID – Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Utara dan 17 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh tidak hanya mengundang perhatian karena dampak bencana itu sendiri, tetapi juga karena munculnya sebuah pengumuman viral yang menyoroti Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil. Iklan layanan masyarakat yang berbunyi “Dicari Ayah Wa Hilang” menjadi sorotan, dengan menyertakan foto sang bupati dan kalimat sindiran tajam. Iklan tersebut menyebutkan bahwa Bupati Aceh Utara terakhir kali terlihat sebelum bencana besar ini melanda wilayah tersebut. Gambar yang viral ini diduga merupakan bentuk kritik terhadap absen atau kurangnya kehadiran Bupati di lokasi-lokasi pengungsian saat bencana, meskipun banyak…
ASPOST.ID- Banjir bandang terparah melanda Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara pada 26 November 2025. Sebanyak 47 gampong dilaporkan terendam, menyebabkan dampak besar bagi lebih dari 35.000 warga dan memaksa ribuan lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Data terbaru mencatat 10.000 lebih kepala keluarga (KK) atau sekitar 35.922 jiwa terdampak langsung oleh bencana ini. Dari jumlah tersebut, 3.926 KK atau 13.024 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat genangan air dan kerusakan permukiman. Camat Tanah Jambo Aye, Fauzi Saputra, S.IP, menyebutkan bahwa 16 gampong mengalami kerusakan berat, yakni Gampong Cot Biek, Malang Arongan, Pucok Alue, Lhok Rondek, Buket Padang,…
ASPOST.ID- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla, melakukan kunjungan kemanusiaan ke Gampong Paloh Raya, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (19/12/2025), untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor. Kedatangan Jusuf Kalla, yang juga Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, disambut dan didampingi langsung oleh Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., atau yang akrab disapa Ayahwa. Kunjungan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian PMI Pusat terhadap warga yang terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, khususnya di Aceh Utara. Dalam kunjungannya, Jusuf Kalla menyerahkan bantuan kemanusiaan sekaligus meninjau kondisi lapangan…
ASPOST.ID- Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Baitul Mal resmi membuka program Bantuan Pendamping Orang Sakit (Kronis) sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini ditujukan bagi pasien yang menderita penyakit kronis atau patah tulang dan membutuhkan pendamping selama menjalani perawatan medis, baik di rumah maupun di fasilitas kesehatan. Bantuan difokuskan untuk mendukung kebutuhan konsumsi pendamping pasien, dengan kuota satu orang pendamping untuk setiap pasien. Penerimaan proposal bantuan dibuka mulai Jumat hingga Senin, 19–22 Desember 2025, pada pukul 08.30–16.30 WIB, bertempat di Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Untuk menjamin ketepatan sasaran, Baitul Mal…
ASPOST.ID- Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, bersama sejumlah senator lintas provinsi, memperkuat aksi kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di Aceh Utara melalui pembangunan 12 unit sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pengungsi. Pembangunan sumur bor tersebut tersebar di wilayah terdampak parah, yakni 9 unit di Kecamatan Langkahan, 2 unit di Kecamatan Baktiya, dan 1 unit di Kecamatan Tanah Jambo Aye. Program ini menjadi bagian dari respons berkelanjutan terhadap krisis kemanusiaan pascabanjir yang melumpuhkan aktivitas dan akses dasar masyarakat. Selain pembangunan sarana air bersih, rombongan juga menyalurkan bantuan tahap kedua berupa tikar dan paket sembako kepada warga…
Jusuf Kalla Tinjau Lokasi Banjir Bandang dan Longsor di Aceh, PMI Pastikan Bantuan Segera Disalurkan
ASPOST.ID- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jusuf Kalla,meninjau langsung lokasi bencana serta posko pengungsian di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Jumat (19/12/2025). Dalam kunjungan itu langsung didampingi oleh Bupati Bener Meriah Tagori Abubakar dan Ketua PMI Aceh Murdani. Kunjungan tersebut dilakukan menyusul terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut, menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga serta sejumlah fasilitas umum. Salah satu bangunan yang terdampak berat adalah Masjid Al Taqwa, yang tertimbun material longsor. Dalam perjalanan menuju posko pengungsian, rombongan menyempatkan diri berhenti di Masjid Al Taqwa untuk melihat langsung tingkat kerusakan yang terjadi.…
ASPOST.ID- Baitul Mal Aceh mendampingi Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, M.A., dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, Jumat (19/12). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penanganan dan penyaluran bantuan bagi korban banjir yang melanda 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Turut hadir dalam pertemuan tersebut para Komisioner Baitul Mal Aceh, yakni Tgk. Junaidi, Fahmi M. Nasir, Mudawali, dan Taufiq, yang bersama Ketua BAZNAS RI membahas sinergi program kemanusiaan berbasis zakat, infak, dan sedekah. Pertemuan awal berlangsung di Kantor Baitul Mal Aceh, dengan fokus pembahasan pada penguatan…
ASPOST.ID-Surat Gubernur Aceh Muzakkir Manaf (Mualem) kepada lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti UNDP dan UNICEF dinilai legal, konstitusional, dan sepenuhnya berlandaskan kepentingan kemanusiaan. Polemik yang muncul justru dianggap lahir dari minimnya pemahaman sebagian elit nasional terhadap kekhususan Aceh serta skala bencana yang tengah dihadapi provinsi tersebut. Secara hukum, langkah Gubernur Aceh memiliki landasan kuat. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara tegas membuka ruang kerja sama internasional. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri. Perpres tersebut mengatur prinsip-prinsip ketat kerja…
