ASPOST.ID – Dua agenda strategis pengelolaan keuangan daerah menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Senin (24/8/2026). Selain mulai membahas arah kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran untuk tahun 2027, lembaga legislatif tersebut juga menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025.
Dua rapat paripurna yang digelar dalam satu hari itu memiliki arti penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Di satu sisi, pembahasan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 menjadi tahapan awal dalam menentukan arah penggunaan keuangan daerah. Di sisi lain, penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran yang telah direalisasikan pemerintah daerah.
Rapat Paripurna ke-2 dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, S.E., M.M., dengan agenda penyampaian KUA-PPAS APBK Tahun Anggaran 2027. Sementara Rapat Paripurna ke-3 dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, H. Jirwani Ibnu, S.E., dengan agenda penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2025.
Kedua rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos., M.A.P., anggota DPRK, unsur pemerintah daerah, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta sejumlah undangan lainnya.
Arah Anggaran 2027 Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Dalam agenda penyampaian KUA-PPAS APBK 2027, Sekretaris Daerah Aceh Utara menyerahkan secara resmi dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara kepada pimpinan DPRK Aceh Utara.
Dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan APBK 2027. Melalui KUA-PPAS, pemerintah daerah dan DPRK akan membahas kerangka kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah, termasuk menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun mendatang.
Tahapan ini bukan sekadar proses administratif dalam siklus penganggaran. Lebih dari itu, pembahasan KUA-PPAS merupakan ruang strategis untuk memastikan setiap kebijakan fiskal daerah memiliki arah yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Aceh Utara, penentuan prioritas anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
Karena itu, pembahasan antara legislatif dan eksekutif diharapkan tidak hanya berorientasi pada besaran alokasi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi program, kemampuan keuangan daerah, pemerataan pembangunan, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
DPRK sebagai lembaga legislatif memiliki peran penting untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor kepentingan publik dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Dokumen KUA-PPAS tersebut selanjutnya akan dibahas bersama antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan mekanisme serta jadwal yang telah ditetapkan.
APBK 2025 Dievaluasi, Opini WTP Bukan Akhir Pengawasan
Sementara itu, dalam Rapat Paripurna ke-3, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan dan menyerahkan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 kepada DPRK.
Penyampaian laporan tersebut merupakan bagian dari tahapan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Dokumen itu menjadi bahan penting bagi DPRK untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga realisasi belanja daerah.
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025 tersebut sebelumnya telah menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Capaian opini WTP tentu menjadi salah satu indikator positif dalam aspek penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, opini tersebut tidak serta-merta mengakhiri kewajiban pengawasan maupun evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
Aspek yang tidak kalah penting adalah memastikan apakah anggaran yang telah dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, apakah program pembangunan berjalan sesuai target, serta sejauh mana kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan.
Dengan demikian, pembahasan pertanggungjawaban APBK tidak semestinya berhenti pada aspek administratif dan kepatuhan penyajian laporan keuangan. DPRK juga memiliki ruang untuk mencermati pelaksanaan program, capaian kinerja perangkat daerah, serta berbagai hal yang memerlukan perhatian dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pembahasan Lintas Komisi Menjadi Tahapan Penentu
Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan diteliti dan dibahas oleh komisi-komisi DPRK bersama SKPK terkait.
Proses pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk mencermati substansi laporan sesuai bidang urusan masing-masing komisi. Hasil pembahasan kemudian akan dibawa ke forum Gabungan Komisi untuk dirumuskan lebih lanjut sebelum memasuki tahapan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi.
Seluruh rangkaian pembahasan itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sikap dan rekomendasi legislatif terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025 sebelum disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya.
Mekanisme tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi DPRK tidak hanya sebatas menerima dokumen yang disampaikan pemerintah daerah. Lembaga legislatif memiliki tanggung jawab konstitusional dan kelembagaan untuk melakukan pembahasan, penilaian, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan keuangan daerah.
Pelaksanaan dua rapat paripurna tersebut memperlihatkan keterkaitan antara evaluasi anggaran masa lalu dan perencanaan pembangunan masa depan. Pertanggungjawaban APBK 2025 menjadi bahan evaluasi, sedangkan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah berikutnya.
Keduanya harus berjalan dalam satu kerangka tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan DPRK ke depan adalah memastikan setiap rupiah anggaran daerah tidak hanya terserap dalam kegiatan pemerintahan, tetapi juga mampu menghasilkan dampak pembangunan yang terukur.
Masyarakat tentu berharap proses pembahasan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak sekadar menjadi rutinitas formal antara lembaga. Lebih jauh, setiap keputusan yang dihasilkan harus memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.
Melalui dua agenda penting tersebut, DPRK Aceh Utara menegaskan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. (adv)


