ASPOST.ID- Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons cepat terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak global. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga disiplin fiskal, khususnya memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen.
Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/3/2026), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal sangat bergantung pada durasi konflik yang tengah berlangsung.
Menurutnya, pemerintah masih mengedepankan skenario efisiensi anggaran selama konflik belum memasuki fase berkepanjangan. “Karena konflik baru berlangsung sekitar dua minggu, pemerintah masih menggunakan skenario penyesuaian anggaran dengan menjaga defisit maksimal 3 persen,” ujarnya.
Meski opsi pemangkasan anggaran mulai dipertimbangkan, pemerintah memastikan program-program prioritas nasional tidak akan terdampak. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tetap berjalan sesuai rencana karena dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi desa.
Kepastian ini diperkuat oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang menegaskan bahwa alokasi anggaran lembaganya tetap mengacu pada ketetapan dalam APBN 2026. Pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp335 triliun untuk mendukung program-program gizi nasional.
Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa langkah efisiensi saat ini masih bersifat awal. Jika konflik global berlanjut hingga melampaui lima bulan dan tekanan terhadap harga energi semakin dalam, pemerintah akan mempertimbangkan skenario lanjutan guna menjaga stabilitas makroekonomi.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko eksternal, sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional tetap berjalan, sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (asp)
