ASPOST.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nusantara Aceh (DPP PNA), Misbahul Munir,ST.,MM akrab disapa Rahul Cobra angkat bicara terkait insiden penembakan di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
Rahul menegaskan, aspirasi masyarakat Aceh tidak boleh direspons dengan kekerasan, apalagi menggunakan senjata api. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak karena menyangkut keselamatan warga sekaligus keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui proses panjang.
Ia mengingatkan, meskipun perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui MoU Helsinki telah memasuki usia 21 tahun, bukan berarti seluruh persoalan mendasar masyarakat Aceh telah terselesaikan.
“Perdamaian bukan sekadar tidak adanya perang atau bunyi senjata. Perdamaian sejati harus menghadirkan rasa aman, keadilan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta ruang demokrasi yang terbuka bagi seluruh rakyat Aceh,” tegas Rahul dalam keterangannya kepada aspost.id, Senin (9/11).
Ia juga menyoroti persoalan aspirasi masyarakat terkait pengibaran bendera bulan bintang yang telah menjadi bagian dari dinamika politik dan kekhususan Aceh.
Menurut Rahul, aspirasi tersebut bukan persoalan yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keamanan semata. Terlebih, pembahasan mengenai bendera Aceh telah memiliki landasan dalam regulasi daerah berupa qanun yang disepakati Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.
Karena itu, ia menilai setiap perbedaan pandangan maupun tuntutan masyarakat harus diselesaikan melalui dialog, mekanisme hukum, dan pendekatan politik yang bermartabat.
“Menjadi kekeliruan besar apabila aspirasi masyarakat justru dihadapi dengan letusan senjata. Pendekatan seperti itu berisiko membuka kembali ingatan kolektif rakyat Aceh terhadap masa-masa kelam sebelum lahirnya MoU Helsinki,” ujarnya.
Minta Penyelidikan Transparan dan Akuntabel
Terkait insiden di Pulo Keunari, Rahul mendesak aparat penegak hukum dan pihak berwenang segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, independen, dan profesional.
Menurutnya, pengungkapan peristiwa tersebut tidak boleh berhenti pada penjelasan sepihak. Fakta kejadian, kronologi, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban hukum harus dibuka secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
“Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan menjadi penting agar masyarakat tetap percaya bahwa perdamaian Aceh benar-benar dijaga oleh semua pihak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, penanganan insiden yang tidak tuntas berpotensi memperbesar ketegangan sosial dan memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat dengan institusi negara.
Ajak Rakyat Aceh Tetap Menjaga Perdamaian
Di sisi lain, Rahul mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk mantan kombatan, tokoh politik, tokoh masyarakat, pemuda, dan generasi muda, agar tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan situasi.
Ia menekankan bahwa menjaga perdamaian bukan berarti masyarakat harus diam ketika hak-haknya dipersoalkan. Sebaliknya, perjuangan menyampaikan aspirasi harus terus dilakukan melalui jalur konstitusional, demokratis, damai, dan bermartabat.
“Kepada seluruh masyarakat Aceh, tetaplah memperjuangkan hak dan aspirasi yang diyakini benar melalui cara-cara damai dan konstitusional. Jangan biarkan perbedaan dan provokasi merusak persatuan yang telah dibangun dengan pengorbanan besar,” pesannya.
Rahul menegaskan, perdamaian Aceh merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh pemerintah, aparat keamanan, elite politik, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan keadilan bagi Aceh harus terus berjalan. Namun, jangan sampai pengorbanan masyarakat hari ini justru menjadi awal dari luka dan konflik baru. Aceh membutuhkan keadilan, bukan kekerasan,”tegas mantan anggota legislatif ini. (asp)
