ASPOST.ID – Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangan sektor perikanan budidaya. Upaya tersebut dilakukan Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., melalui audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (5/11).
Dalam pertemuan tersebut, Sayuti Abubakar bertemu Direktur Ikan Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Ridho Karya Dongoran, S.Pi. Sejumlah agenda strategis dibahas, terutama peluang penerapan teknologi budidaya modern dan pengembangan kawasan budidaya ikan darat berbasis tematik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemko Lhokseumawe mencari dukungan kebijakan, teknologi, dan program pemerintah pusat guna mengoptimalkan potensi perikanan daerah yang selama ini masih membutuhkan penguatan dari sisi produktivitas, pengelolaan, hingga pemasaran.
Sektor perikanan budidaya dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak didukung perencanaan kawasan, teknologi tepat guna, ketersediaan sarana produksi, serta kemampuan sumber daya manusia pembudidaya.
Karena itu, pembahasan dengan KKP diarahkan pada pengembangan sistem budidaya yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Konsep kawasan tematik juga diharapkan dapat mendorong pengelolaan usaha perikanan secara terintegrasi, mulai dari proses produksi hingga akses pemasaran.
Wali Kota Sayuti Abubakar mendorong agar komunikasi dengan KKP tidak berhenti pada tahap penjajakan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi program kerja sama yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dukungan yang diharapkan mencakup pendampingan teknis, peningkatan kapasitas pembudidaya, penguatan kelembagaan kelompok usaha, penyediaan sarana dan prasarana, serta akses terhadap program strategis pemerintah pusat.
Meski demikian, realisasi rencana tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah daerah. Pemetaan lokasi potensial, validasi data kelompok pembudidaya, penyusunan proposal teknis, hingga perhitungan kebutuhan anggaran menjadi tahapan penting agar peluang dukungan dari KKP dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Di sinilah tantangan sebenarnya bagi Pemko Lhokseumawe. Audiensi dan koordinasi antar lembaga merupakan pintu masuk, tetapi keberhasilan kebijakan harus diukur dari hasil nyata di lapangan. Mulai dari bertambahnya kapasitas produksi, meningkatnya pendapatan pembudidaya, terbukanya lapangan kerja, hingga tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat.
Jika dikawal dengan perencanaan yang matang dan kesinambungan program, pengembangan perikanan budidaya modern berpeluang memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat Lhokseumawe.
Kini, publik menantikan tindak lanjut dari penjajakan tersebut, sejauh mana peluang kerja sama dengan KKP dapat diwujudkan menjadi program konkret, bukan sekadar agenda pertemuan dan koordinasi antar lembaga. (asp)
