ASPOST.ID- Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Lhokseumawe berlangsung dalam nuansa reflektif sekaligus kritis. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Taman Riyadhah, Lhokseumawe,Jumat (1/5/2026) sore, menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih membelit kehidupan buruh dan masyarakat luas.
Aksi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Massa secara bertahap berkumpul dengan membawa spanduk, poster, dan selebaran berisi tuntutan. Di tengah lalu lintas kota yang relatif ramai, barisan mahasiswa membentuk lingkaran aksi, menciptakan ruang ekspresi terbuka yang diisi dengan orasi politik, pembacaan puisi perlawanan, hingga teatrikal sederhana yang menggambarkan realitas buruh.
Suasana berlangsung dinamis namun kondusif. Aparat keamanan dari Polres Lhokseumawe tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan jalannya aksi tetap tertib hingga kegiatan berakhir sekitar pukul 17.45 WIB.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para peserta aksi menyoroti berbagai persoalan struktural yang dinilai belum terselesaikan. Isu upah rendah, minimnya perlindungan tenaga kerja, hingga maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing menjadi sorotan utama. Selain itu, mereka juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial bagi buruh.
Ketua SMUR, Afrizal Zikri, dalam pernyataannya menegaskan bahwa May Day bukan sekadar peringatan simbolik tahunan, melainkan momentum untuk mengingatkan kembali perjuangan panjang kelas pekerja.
“May Day adalah ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan. Kondisi buruh hari ini masih menghadapi persoalan mendasar mulai dari upah yang belum layak, jaminan sosial yang terbatas, hingga ketidakpastian kerja. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi realitas hidup yang dialami masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan dan menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan pengambil kebijakan.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di akhir aksi, SMUR menyampaikan delapan poin tuntutan yang mencerminkan spektrum isu yang lebih luas dari sekadar ketenagakerjaan. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai merugikan buruh, peningkatan kesejahteraan melalui upah yang layak, serta penguatan sistem jaminan sosial.
Selain itu, tuntutan juga mencakup penghentian praktik militerisasi di ruang sipil, penyelesaian persoalan pengangguran, penyediaan pendidikan gratis yang inklusif, hingga penanganan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Isu stabilitas harga bahan pokok dan efektivitas program daerah seperti layanan kesehatan serta penanganan pascabencana di Aceh turut menjadi sorotan.
Aksi ini mencerminkan bahwa peringatan May Day di daerah tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga ruang artikulasi kritik terhadap arah kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks Aceh, persoalan kesejahteraan buruh berkelindan dengan tantangan pembangunan daerah, akses layanan publik, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Di tengah keterbatasan ruang formal dalam menyerap aspirasi, jalanan masih menjadi medium yang dianggap paling terbuka dan egaliter bagi sebagian kelompok masyarakat untuk menyampaikan suara. Aksi SMUR di Lhokseumawe menjadi salah satu potret bagaimana mahasiswa terus mengambil peran dalam menjaga denyut kritik sosial dan demokrasi.
Peringatan May Day tahun ini pun kembali menegaskan bahwa isu buruh tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan persoalan keadilan sosial secara lebih luas sebuah pekerjaan rumah yang masih menanti solusi konkret dari para pemangku kebijakan.(asp)
