ASPOST.ID-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengingatkan para Penjabat (Pj) kepala daerah yang menjabat di masa transisi tak berleha-leha. Dia meminta para Pj menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Jadi Pj-Pj tolong jangan berleha-leha. Harus betul-betul mampu menangkap apa saja pesan dari pemerintah pusat. Misalnya mengakomodir dan disesuaikan sambil memberikan masukan untuk daerah masing-masing,” kata Tito di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
“Provinsi harus melihat ke atas dan melihat juga ke bawah, usulannya apa,”terang Tito.
Selain itu, Tito menyebut para kepala daerah yang saat ini menjabat bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebab, kata dia, jika menunggu kepala daerah hasil Pilkada akan terlalu lama.
“Bukan yang terpilih, nanti dilantik Januari, Februari, Maret, telat sudah. Penjabat yang sekarang bertanggung jawab, Kepala Bappeda sekarang bertanggung jawab, Sekda (Sekretaris Daerah) yang sekarang bertanggung jawab, menyusun dua dokumen itu,”ungkap Tito.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti rencana kerja tahunan tak sinkron dengan rencana pembangunan yang ada. Dia menyebut kebanyakan temuan mengenai tidak sinkronnya pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu, Jokowi meminta jajaran pemerintah memperhatikan setiap rencana kerja pemerintah (RKP) yang akan dibuat. Dia menekankan agar setiap rencana pembangunan yang dirancang pemerintah pusat seirama dengan daerah.
“Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki, ini yang belum,” kata Jokowi. (detiknews/asp)
