ASPOST.ID- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumpulkan 38 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota dan instansi vertikal untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (07/11/2024).
Rakor tersebut langsung dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif Kementerian Dalam Negeri mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh jajaran pemerintahan di akhir tahun 2024.
“Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategic,” ucap Presiden Prabowo.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan Rakornas ini merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Prabowo. Rakornas dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024” ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
“Hal ini bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan,” kata Mendagri.
Kegiatan Rakornas oleh Kemendagri tersebut dihadiri 5.360 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan.
Selain perwakilan dari kementerian/lembaga dan instansi pusat, Mendagri Tito menjabarkan bahwa rakornas juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh daerah di Tanah Air.
“Jajaran Forkopimda dan instansi vertikal di kabupaten kota sebanyak 4.369 orang, 416 bupati, 98 wali kota, dan 38 gubernur,” lanjutnya.
Dengan adanya Rakornas ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarinstansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta kesiapan dalam menghadapi tantangan nasional di masa depan.
(setkab/asp)
