ASPOST.ID – Pemerintah mengakui proses pemulihan wilayah terdampak bencana belum dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pembangunan infrastruktur secara permanen, termasuk jalan dan sungai, masih membutuhkan waktu hingga 2028.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak, terutama warga yang hingga kini belum sepenuhnya merasakan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas (ratas) mengenai antisipasi bencana alam yang digelar secara virtual, Selasa (10/11/2026).
Tito mengakui luasnya wilayah terdampak dan besarnya jumlah masyarakat yang membutuhkan penanganan membuat proses pemulihan tidak mungkin diselesaikan secara bersamaan.
“Saya sebagai Kasatgas meminta maaf kepada saudara-saudara yang terdampak, yang mungkin belum tersentuh, tempatnya ada sungai atau jalan yang belum sepenuhnya bisa permanen,” ujar Tito.
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan hingga 2028. Namun, target tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah masih harus menunggu penyelesaian pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik secara permanen.
Untuk mempercepat penanganan, Tito meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia, baik melalui Transfer ke Daerah (TKD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Daerah Bisa Kembali Tetapkan Status Tanggap Darurat
Di tengah proses pemulihan yang belum tuntas, ancaman bencana susulan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Tito meluruskan pernyataan sebelumnya dengan menegaskan bahwa kabupaten dan kota yang kembali dilanda bencana dengan dampak luas diperbolehkan menetapkan status tanggap darurat, meskipun sebelumnya telah memasuki masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi,” tegasnya.
Menurut Tito, surat edaran terkait kebijakan tersebut telah diterbitkan kepada seluruh daerah terdampak di tiga provinsi.
Kebijakan ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih cepat dalam mengambil langkah penanganan, terutama ketika bencana kembali mengancam keselamatan masyarakat dan merusak fasilitas umum.
Dalam kondisi tanggap darurat, mekanisme penggunaan anggaran juga dapat dipercepat. Pengadaan barang dan jasa dimungkinkan melalui penunjukan langsung sesuai ketentuan pengadaan dalam keadaan darurat, tanpa harus menunggu proses tender reguler.
Tito menilai percepatan tersebut penting agar kebutuhan masyarakat tidak terhambat prosedur administrasi yang berlarut-larut.
Anggaran Pemulihan Capai Rp42 Triliun
Untuk mendukung pemulihan pada 2027, pemerintah mengusulkan anggaran sekitar Rp33 triliun bagi kementerian dan lembaga. Jumlah tersebut ditambah sekitar Rp9 triliun anggaran yang belum terealisasi dan akan dialihkan ke tahun berikutnya.
Dengan demikian, kebutuhan pendanaan pemulihan yang disiapkan mencapai sekitar Rp42 triliun.
Tito menjelaskan, anggaran tersebut tidak disalurkan langsung kepada Satgas, melainkan dialokasikan melalui kementerian dan lembaga teknis sesuai kewenangan masing-masing.
Salah satu kementerian yang terlibat adalah Kementerian Pekerjaan Umum, terutama untuk pembangunan dan perbaikan jalan, infrastruktur sungai, serta fasilitas publik lainnya.
Program pemulihan juga mencakup pembangunan sekolah, rumah ibadah, pasar hingga dukungan terhadap pemulihan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Presiden disebut telah menyetujui kebutuhan anggaran tersebut. Pemerintah berharap proses administrasi bersama Kementerian Keuangan dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan program tidak kembali tertunda.
Tito menargetkan proses lelang dini dapat dilakukan agar pekerjaan fisik sudah mulai berjalan pada Januari atau paling lambat Februari 2027.
“Kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah kita harus running lagi. Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan, baru kita kerja April, Mei, Juni,” katanya.
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan anggaran puluhan triliun rupiah tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan nyata di lapangan.
Sebab, bagi masyarakat terdampak, keberhasilan pemulihan bukan sekadar besarnya anggaran atau panjangnya daftar program, melainkan kepastian kapan jalan kembali berfungsi, sungai tertangani, rumah dan fasilitas publik pulih, serta kehidupan ekonomi masyarakat dapat berjalan normal kembali.(asp)
