ASPOST.ID- Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian serius terhadap efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang setiap tahun digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk provinsi Papua dan Aceh. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mempertanyakan dampak riil dana tersebut bagi kesejahteraan masyarakat di daerah penerima.
“Bapak Presiden berkali-kali menanyakan, hasilnya apa dari Otsus ini? Sudah lebih dari 10 tahun, apakah tidak ada evaluasi? Di satu sisi, dananya setiap tahun ada, tapi di sisi lain masyarakat mungkin tidak melihat hasil secara nyata,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Menurut Sri Mulyani, hal ini menjadi bahan evaluasi penting, mengingat Dana Otsus kerap digelontorkan dalam jumlah besar, namun output dan outcome-nya masih menjadi tanda tanya. Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Dana Otsus sebesar Rp 13,11 triliun mengalami penurunan signifikan dari Rp 17,52 triliun di tahun 2025.
Dana tersebut akan difokuskan pada peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di wilayah Papua dan Aceh.
Sementara itu, proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan tidak sepenuhnya dibiayai dari Dana Otsus, melainkan dikombinasikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja kementerian/lembaga terkait.
Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun efisiensi belanja negara tetap menjadi prioritas, alokasi Dana Otsus 2026 tidak termasuk dalam program penghematan. “Kita tentu akan terus menjaga agar APBN menjadi instrumen yang responsif terhadap dinamika yang terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, lambatnya penyerapan Dana Otsus di beberapa daerah juga menjadi sorotan. Anggota DPD RI dari Dapil Papua Selatan, Rudy Tirtayana, menyampaikan bahwa penyerapan dana di wilayahnya terhambat oleh persoalan teknis terkait persyaratan pencairan anggaran.
“Persyaratan salur memang tidak dihapus, tapi disederhanakan. Namun ini tetap menjadi faktor perlambatan dalam penyerapan Dana Otsus,” ungkap Rudy.
Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Otsus dinilai penting untuk memastikan anggaran besar yang digelontorkan pemerintah pusat benar-benar memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah otonomi khusus. (asp)
