ASPOST.ID- Respons pemerintah pusat akhirnya mengalir cepat setelah pernyataan Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, mengenai belum adanya pejabat setingkat menteri yang meninjau langsung kondisi banjir menjadi sorotan publik pada 3 Desember 2025.
Sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI hingga Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turun langsung ke Aceh Utara untuk memastikan percepatan penanganan bencana.
Dalam konferensi pers pada Rabu (3/12), Bupati Ismail menyebut pihaknya telah mengirimkan laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait situasi banjir yang melanda berbagai kecamatan.
“Mungkin pemerintah pusat belum mengetahui sepenuhnya kondisi di sini, karena itu kami sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo,” ujarnya.
Dirjen PKP RI Tinjau Lokasi Pembangunan Hunian Sementara
Rabu, 10 Desember 2025, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP RI, Dr. Imran, tiba di Aceh Utara. Putra daerah asal Lhokseumawe itu langsung mengecek sejumlah titik yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir.
Selama dua hari, tim teknis Kementerian PKP melakukan pemetaan lokasi prioritas relokasi, termasuk kesiapan lahan serta infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk hunian darurat.
Menko Polkam Pimpin Tim Pejabat Tinggi Tinjau Lapangan
Kunjungan tingkat tinggi berlanjut pada Jumat pagi, 12 Desember 2025, saat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, mendarat di Bandara Malikussaleh.
Rombongan disambut Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti, Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Arh Jamal Dani Arifin, serta unsur Forkopimda.
Menko Polkam turut didampingi tokoh-tokoh strategis nasional, antara lain Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB,Letjen TNI Mochammad Hasan, Sesmenko Polkam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, Deputi I Polkam
beserta staf khusus dan jajaran pendukung Kemenko Polkam.
Tinjau Desa Bungkah, Menko Polkam Serap Aspirasi Pengungsi
Usai tiba di bandara, rombongan langsung menuju Desa Bungkah, Kecamatan Muara Batu, salah satu wilayah yang mengalami kerusakan terparah. Di lokasi pengungsian, Menko Polkam berdialog dengan warga dan mendengarkan laporan Camat Muara Batu, Muhammad Amin, terkait kebutuhan mendesak seperti hunian, akses jalan, logistik, dan alat berat pembersih lumpur.
Menteri juga meninjau sejumlah rumah, jalan, serta titik yang masih tergenang air.
Bupati Aceh Utara Paparkan Kerusakan di Banyak Kecamatan
Bupati Ismail menyampaikan apresiasi atas kedatangan pejabat pusat, namun menegaskan bahwa kerusakan tidak hanya terjadi di Muara Batu.
“Masih ada beberapa kecamatan lain yang kondisinya sangat parah. Ada rumah yang hilang, rusak berat, rusak ringan, hingga infrastruktur yang hancur. Banyak jalan dan permukiman tertimbun lumpur dan sulit dibersihkan tanpa alat berat,” ujarnya.
Wilayah yang terdampak parah antara lain: Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktiya, Baktiya Barat, Lapang, Sawang, Muara Batu, Nisam, Nisam Antara, dan Langkahan.
Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara hingga 12 Desember 2025 pukul 17.00 WIB menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat luas.
Berdasarkan data terbaru dari BPBD Aceh Utara, sebanyak 418.109 jiwa atau 124.395 kepala keluarga (KK) tercatat terdampak langsung akibat rumah mereka terendam banjir.
Selain itu, 18.147 KK atau 69.561 jiwa terpaksa mengungsi ke 142 titik pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
Bencana ini juga menyebabkan 159 orang meninggal dunia, 6 orang hilang, serta 111 orang mengalami luka-luka. Kelompok rentan yang terdampak terdiri dari 1.080 ibu hamil, 7.127 balita, 4.559 lansia, dan 300 penyandang disabilitas.
Kerusakan rumah penduduk tercatat sangat signifikan.
Sebanyak 27.157 unit rumah terendam, dengan 16.793 rumah rusak berat, 6.134 rusak sedang, dan 15.126 rusak ringan. Banjir juga merendam lahan pertanian, termasuk 14.509 hektare sawah dan 10.674 hektare tambak, sehingga mengancam ketahanan pangan dan perekonomian warga.
Fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan pusat kesehatan ikut terdampak. Kerusakan mencakup 432 ruas jalan, 51 jembatan, serta puluhan sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK. Sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu juga dilaporkan terendam dan rusak. (asp)
