ASPOST.ID- Pemerintah Kota Lhokseumawe terus memperkuat tindak lanjut sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak sebagai bagian dari upaya mendorong optimalisasi aset daerah dan mendukung pengembangan perekonomian kota.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., memimpin rapat pembahasan tindak lanjut sejumlah PKS tersebut di Oproom Setdako Lhokseumawe, pada Kamis (20/8).
Rapat dihadiri Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Lhokseumawe, Inspektur Kota Lhokseumawe, Kepala BPKD, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
Dalam pembahasan, pemerintah kota menyoroti sejumlah kerja sama yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti, termasuk PKS antara Bapenda Kota Medan dan BPKD Kota Lhokseumawe.
Selain itu, turut dibahas rencana kerja sama dengan PT Rekadaya Indotama terkait pemanfaatan atau sewa-menyewa lahan milik Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk kebutuhan pemasangan Electric Vehicle Charging Station System (EVCS).
Pemanfaatan aset daerah tersebut menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian, seiring berkembangnya kebutuhan infrastruktur pendukung kendaraan listrik dan potensi investasi di Kota Lhokseumawe.
Rapat juga membahas rencana lanjutan kerja sama sewa-menyewa lahan dengan PT KIA yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha di bidang kuliner.
Sekda A. Haris menekankan pentingnya setiap kerja sama ditindaklanjuti secara terukur dengan memperhatikan aspek administrasi, regulasi, pemanfaatan aset daerah, serta manfaat yang dapat diberikan bagi pemerintah dan masyarakat.
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret terhadap sejumlah PKS yang telah maupun sedang disiapkan, sehingga kerja sama dengan pihak eksternal tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan, investasi, dan aktivitas ekonomi di Kota Lhokseumawe.
Pemerintah Kota Lhokseumawe selanjutnya akan melakukan koordinasi antarperangkat daerah dan dengan pihak terkait untuk memastikan setiap rencana kerja sama berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi daerah. (asp)
