ASPOST.ID- Pemerintah akan menerapkan sistem vaksinasi booster atau dosis ketiga dengan dua cara yakni gratis dan berbayar. Rencananya, penerapan vaksin booster berbayar ini mulai Januari 2022. Menkes Budi Gunari menyebut harganya sekitar di bawah Rp300.000.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan harga pasti vaksin penguat tersebut, saat ini masih dihitung oleh Kementerian Kesehatan.
Dia menegaskan bahwa vaksinasi dosis ketiga atau booster/penguat akan berjalan paralel di semua provinsi mulai Januari 2022.
Luhut juga mengatakan hanya sekitar 100 juta orang yang gratis atau tidak bayar. Selebihnya akan dikenakan biaya untuk mendapatkan booster. “Nggak ada provinsi (prioritas), langsung paralel semuanya. Semuanya dianjurkan, diwajibkan untuk mendapatkan booster atau suntik ketiga,” kata Luhut dikutip dari Antara.
Jika dibandingkan dengan harga vaksin berbayar yang semula ditetapkan dalam vaksin gotong royong yang kemudian dibatalkan, maka vaksin ketiga ini akan lebih murah.
Sebelumnya, mengutip Tempo, Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan biaya layanan vaksinasi berbayar untuk individu ditetapkan pemerintah Rp879.140 per orang. “Harga itu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021,” kata Siti, Ahad, 11 Juli 2021.
Biaya tersebut mencakup harga vaksin per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910 sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis. Maka biaya untuk dua kali suntikan vaksin sebesar Rp 879.140.
Dulu, rencana pelaksanaan vaksin berbayar akan dilakukan oleh Kimia Farma. Namun rencana itu dibatalkan, seiring dengan pembatalan pemberian vaksin berbayar yang disebut gotong rotong tersebut. Saat itu, Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno Putro mengatakan vaksin gotong royong untuk individu bisa didapatkan di delapan jaringan Klinik Kimia Farma.
Untuk layanan tahap awal, sudah dipersiapkan di dua klinik, yaitu di Klinik Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat dan Klinik Kimia Farma Pulogadung Jakarta Timur. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya menambahkan, dilihat dari skemanya, vaksin Covid-19 penguat diharapkan biayanya secara mandiri oleh masyarakat.
“Kecuali penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, itu artinya berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu. Rencananya seperti itu, nanti kami kan lihat juknisnya lagi. Juknisnya belum keluar kok,” ucapnya. (Antara/Tempo/Bisnis/Aspost)
