ASPOST.ID- Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, mendorong percepatan pembangunan industri hilir kelapa sawit di Aceh melalui pendirian refinery crude palm oil (CPO). Langkah ini dinilai krusial untuk mengakhiri ketergantungan daerah terhadap pasokan minyak goreng dari luar sekaligus mengoptimalkan potensi besar komoditas sawit lokal.
Menurut TA Khalid, Aceh selama ini dikenal sebagai daerah penghasil CPO, namun belum mampu memenuhi kebutuhan minyak gorengnya sendiri. Kondisi ini terjadi karena minimnya fasilitas pengolahan lanjutan di dalam provinsi.
“Dengan produksi CPO yang melimpah, Aceh seharusnya mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng. Ini bukan sekadar isu ekonomi, tapi menyangkut kedaulatan pengelolaan sumber daya daerah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan refinery (kilang minyak) tidak harus berskala besar atau berorientasi ekspor global. Menurutnya, pabrik berkapasitas menengah yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan domestik Aceh sudah cukup sebagai langkah awal menuju kemandirian.
TA Khalid juga membuka opsi keterlibatan Perum Bulog dalam rantai distribusi. Peran Bulog dinilai strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi minyak goreng tepat sasaran di tengah fluktuasi pasar.
“Jika refinery dibangun dan distribusinya dikelola dengan baik, maka harga minyak goreng bisa lebih terkendali dan masyarakat tidak lagi terbebani lonjakan harga,” ujarnya, dikonfirmasi aspost.id, Selasa (5/5).
Lebih jauh, ia melihat peluang Aceh tidak hanya berhenti pada swasembada, tetapi juga menjadi pemasok bagi wilayah lain di Sumatera. Posisi geografis yang strategis dinilai menjadi nilai tambah dalam pengembangan industri hilir tersebut.
“Minimal kita tidak lagi bergantung pada daerah lain. Bahkan, dalam jangka menengah, Aceh berpotensi menjadi penyuplai minyak goreng untuk kawasan regional,” tambahnya.
Data yang dihimpun menunjukkan, sekitar 93 persen dari total produksi CPO Aceh yang mencapai satu juta ton per tahun masih keluar melalui pelabuhan di Sumatera Utara. Padahal, Aceh memiliki 63 pabrik kelapa sawit aktif dengan luas perkebunan mencapai sekitar 470 ribu hektar.
Kontribusi Aceh terhadap produksi sawit nasional tercatat sebesar 2,41 persen. Namun ironisnya, hanya sekitar 7 persen yang diekspor langsung melalui pelabuhan dalam provinsi, mencerminkan lemahnya infrastruktur hilirisasi.
Dorongan pembangunan refinery ini pun dipandang sebagai momentum strategis untuk mengubah struktur ekonomi Aceh dari sekadar penyuplai bahan mentah menjadi pusat industri berbasis nilai tambah.
“Ini saatnya Aceh naik kelas. Kita punya bahan baku, kita punya pasar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian kebijakan dan percepatan investasi,”pungkas TA Khalid anggota DPR-RI asal Aceh ini. (asp)
