ASPOST.ID – Pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bener Meriah tidak hanya bergantung pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pada ketepatan pelaksanaan program, kualitas pekerjaan, dan kecepatan menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai sasaran, Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar, bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Khusus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pasca bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat turun langsung meninjau sejumlah proyek strategis, Rabu (7/10/2026).
Peninjauan lapangan yang dipimpin Ketua Tim Monev PRR, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, S.I.P., yang juga menjabat Kepala Koordinasi Hubungan Antar Lembaga, menyasar pembangunan infrastruktur penghubung serta penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah kecamatan di Bener Meriah.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada tahapan pembangunan fisik, tetapi juga berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat dan mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial serta perekonomian warga.
Jembatan, Jalan Alternatif, dan Hunian Jadi Fokus Peninjauan
Rombongan mengawali peninjauan dengan melihat pembangunan Jembatan Bailey di Jalan Pacuan Kuda, Desa Karang Rejo, Kecamatan Bukit. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu titik yang dipantau dalam upaya pemulihan akses transportasi di wilayah terdampak.
Dari Kecamatan Bukit, rombongan melanjutkan peninjauan terhadap progres pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Pemantauan kemudian berlanjut ke pembangunan Huntap di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah.
Dua lokasi lainnya yang turut dikunjungi yakni Jalan Elak atau jalan alternatif di Desa Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo, serta pembangunan Huntara di Desa Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Rangkaian peninjauan tersebut memperlihatkan luasnya cakupan pekerjaan pemulihan yang harus dikawal pemerintah, mulai dari infrastruktur konektivitas hingga penyediaan tempat tinggal bagi warga yang terdampak bencana.
Dalam pelaksanaan program PRR, monitoring dan evaluasi memiliki peran penting untuk memetakan perkembangan pekerjaan, mengidentifikasi kendala, serta memastikan kebutuhan yang belum terpenuhi memperoleh perhatian.
Namun, keberhasilan pemulihan tidak semata-mata diukur dari progres pembangunan secara fisik. Kualitas konstruksi, ketepatan waktu penyelesaian, kelayakan hunian, dan manfaat infrastruktur bagi aktivitas masyarakat juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Karena itu, hasil peninjauan lapangan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk menentukan langkah tindak lanjut, terutama terhadap pekerjaan yang masih membutuhkan percepatan maupun penanganan lebih lanjut.
Bagi masyarakat terdampak, pembangunan jembatan dan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan penopang mobilitas dan aktivitas ekonomi. Demikian pula, Huntara dan Huntap bukan hanya bangunan tempat tinggal, tetapi bagian penting dari upaya memulihkan rasa aman dan keberlangsungan kehidupan keluarga pasca bencana.
Libatkan Unsur Pemerintah dan Aparat
Peninjauan tersebut turut diikuti Wakil Kepala Koordinasi Wilayah Aceh I Kolonel Laut (KH) Uus Rohimat, S.Ag., M.M., M.Hum.; anggota Tim Integrasi Data dan Program Dedi Setiadi, S.T., M.T.; Penata Kelola Perumahan Ahli Pratama Kementerian PKP Eric Renaldy; serta anggota Hubungan Antar Lembaga Bripda Gray Genzales Hermawan.
Dari unsur daerah, hadir Dandim 0119/Bener Meriah Letkol Arh. Febry Ardyanto, S.H., perwakilan Kapolres Bener Meriah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Riswandika Putra, S.STP., M.AP., serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Dr. Samusi Purnawira Dade, S.H., S.IP., M.Si.
Turut mendampingi Kepala BPBD Ilham Abdi, S.STP., M.AP.; Kepala Dinas PUPKP Alpahmi, S.T., M.AP.; dr. Jawahir Syahputra, M.K.M.; Kepala BPKPA Muhammad Junaidi AR, M.Si.; serta sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.
Keterlibatan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat dalam peninjauan ini diharapkan memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan pemulihan di lapangan. (asp)
