14 Tenaga Kerja UDD PMI Aceh Utara di PHK Tanpa Hak Pesangon

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara, Tantawi, S.IP.,M.AP.

ASPOST.ID- Sedikitnya, 14 tenaga kerja UDD PMI Aceh Utara yang di PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja tanpa mendapat hak pensiun atau pesangon. Kondisi itu membuat para tenaga kerja yang telah membesarkan nama baik PMI terus mencari keadilan. Seperti telah melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan juga melayangkan surat mencari keadilan kepada Ketua Umum PMI Pusat, Yusuf Kalla, pada Rabu (11/1).

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara, Tantawi, S.IP.,M.AP merespon pemberitaan media tentang tidak diperpanjang kontrak 14 tenaga personalia di Unit Donor Darah (UDD) PMI Aceh Utara.

Dia menyebutkan, kontrak personalia di PMI Aceh Utara itu diberikan oleh pengurus per tahun dengan merujuk Peraturan Organisasi PMI Nomor 03 tentang Unit Donor Darah.

“Dalam peraturan organisasi PMI itu disebutkan, baik pegawai tetap dan tidak tetap dapat diberhentikan tanpa mendapat hak pensiun atau pesangon. Saya pikir teman-teman ini lebih memahami, kan lebih lama menjadi relawan di PMI,” ucap Tantawi.

Dia mengatakan, prinsip dasar di PMI adalah relawan, khusus UDD adalah relawan yang diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan PMI.

Sisi lain, soal defisit Rp 2,2 miliar di UDD PMI Aceh Utara, sambung Tantawi, akan terus menerus terjadi jika tidak dilakukan rasionalisasi pekerja. Karena distribusi darah hanya 600-700 kantong per bulan.

“Jadi tidak cukup bahkan untuk membiayai gaji dan pembelian bahan habis pakai seperti rigen, kantong darah dan lain sebagainya. Sekarang itu, hutang untuk pembelian kantong darah terus menerus setiap bulan,”terangnya.

Dia menyatakan, langkah pengurus untuk rasionalisasi sudah disetujui oleh PMI Provinsi Aceh dan diambil dalam rapat pleno pengurus PMI Aceh Utara pada 28 Desember 2022 lalu.

“Disepakati bahwa rasionalisasi dengan tidak memperpanjang kontrak sebagian dari pekerja. Agar bisa hemat dana dan mampu membayar gaji serta menutup hutang yang sudah ada,”katanya.

Dia menegaskan, pilihannya hanya dua, jika tidak dilakukan langkah apa pun, maka terpaksa ditutup atau dilakukan langkah rasionalisasi.

“Maka saya minta langkah ini untuk kebaikan semua pihak. Ke depan, jika sudah sehat kembali UDD itu, tentu akan dilakukan rekrutmen sesuai syarat dan ketentuan organisasi. Namun jika belum sehat, kita mau bayar gaji pakai apa nanti, ini masalahnya,”ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, jika UDD PMI Aceh Utara terpaksa ditutup karena tidak mampu membayar gaji karyawan dan hutang yang terus bertambah, maka yang dirugikan masyarakat Aceh Utara.

“Jadi ini memang pilihan sangat sulit, pil pahit ini harus kita ambil. Saya memahami juga bagaimana beratnya keputusan ini. Namun ini demi kebaikan organisasi dan masyarakat Aceh Utara,”ungkap Tantawi.

Sementara itu, terkait langkah yang dilakukan oleh 14 tenaga personalia yang tidak diperpanjang kontraknya, Tantawi mempersilakan, karena hak mereka. “Informasinya sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, tentu kami akan memenuhi undangan jika diajak diskusi oleh Dinas Tenaga Kerja,”katanya. (asp/ril)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here