ASPOST.ID- Polemik terkait pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai menemukan titik teduh, setelah Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Langkah gubernur akrab disapa Mualem yang telah mencabut Pergub No 2 Tentang JKA tahun 2026 itu mendapat apresiasi dari berbagai elemen sipil, salah satunya Koordinator Koalisi Lembaga Sipil Aceh (KOLSA), Tgk Sulaiman Lhok Weng. Menurutnya, keputusan pemerintah Aceh untuk mendengar langsung suara ulama, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Aceh tetap hidup dan dihargai.
“Kami mengapresiasi sikap bijaksana Mualem yang siap mendengar aspirasi rakyat terkait persoalan JKA. Ini mencerminkan kepemimpinan yang mengedepankan dialog dan kebersamaan dalam mengambil kebijakan strategis untuk masyarakat Aceh,” ujar Tgk Sulaiman Lhok Weng kepada aspost.id, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai, JKA bukan sekadar program kesehatan biasa, melainkan simbol keberpihakan pemerintah Aceh terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan kesehatan daerah tersebut.
Karena itu, menurut KOLSA, wajar jika muncul perhatian luas dari berbagai kalangan ketika kebijakan terkait JKA mengalami perubahan. Namun demikian, pihaknya mengajak seluruh masyarakat agar tetap mengedepankan sikap santun, damai, dan tidak terprovokasi dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita harus menjaga suasana tetap kondusif. Aspirasi boleh disampaikan, kritik boleh diberikan, tetapi semuanya harus dilakukan dalam semangat menjaga marwah Aceh dan persatuan rakyat,” katanya.
Tgk Sulaiman juga menyebutkan bahwa respons cepat gubernur dalam membuka ruang komunikasi dengan masyarakat menjadi langkah penting untuk meredam kegelisahan publik. Ia berharap pemerintah Aceh dapat melibatkan lebih banyak unsur masyarakat dalam setiap pembahasan kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat luas.
Menurutnya, keterlibatan ulama, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil dalam proses pengambilan kebijakan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Ketika pemerintah hadir mendengar rakyat, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Ini yang dibutuhkan Aceh hari ini, yaitu sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, KOLSA berharap polemik JKA tidak terus berkembang menjadi perpecahan sosial maupun politik di tengah masyarakat. Setelah aspirasi diterima dan mendapat perhatian pemerintah, seluruh elemen rakyat Aceh diminta kembali bersatu demi mempercepat pembangunan daerah.
“Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dan kembali fokus membangun Aceh. Banyak persoalan besar yang membutuhkan energi bersama, mulai dari ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan bagi generasi muda,” tambahnya.
KOLSA menilai, momentum ini harus dijadikan pelajaran penting bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas Aceh. Dengan terbangunnya dialog yang sehat, Aceh diyakini mampu menghadapi berbagai persoalan tanpa harus terjebak dalam konflik berkepanjangan.
Di akhir pernyataannya, Tgk Sulaiman Lhok Weng mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pemerintahan Aceh secara konstruktif serta menjaga persaudaraan antarsesama rakyat Aceh.
“Perbedaan pendapat adalah hal biasa dalam demokrasi, tetapi persatuan Aceh harus tetap menjadi prioritas utama. Mari kita bersama-sama menjaga Aceh agar tetap damai, kuat, dan bermartabat,” pungkasnya.(asp)
