15 Agustus 2005 – 15 Agustus 2026
Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki RI–GAM
ASPOST.ID- Dua puluh satu tahun lalu, sejarah Aceh memasuki babak baru. Di Helsinki, Finlandia, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Nota Kesepahaman pada 15 Agustus 2005.
Dokumen itu bukan sekadar selembar perjanjian. Ia menjadi titik balik setelah puluhan tahun konflik yang meninggalkan luka, kehilangan dan trauma bagi masyarakat Aceh.
Kini, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, perdamaian Aceh genap berusia 21 tahun.
Pertanyaannya kemudian berubah.
Setelah dua dekade lebih perdamaian berjalan, milik siapa sebenarnya perdamaian Aceh? Dan sudah sejauh mana janji Helsinki benar-benar dirasakan rakyat?
MoU Helsinki secara resmi menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat. Kesepakatan tersebut juga membuka jalan bagi lahirnya pemerintahan Aceh dengan kewenangan khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dua puluh satu tahun kemudian, wajah politik Aceh pun telah berubah secara drastis.
Sejumlah tokoh yang dahulu berada di barisan perjuangan GAM kini menjadi bagian penting dari struktur politik dan pemerintahan Aceh. Salah satu figur sentralnya adalah H. Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem. Mantan Panglima GAM itu kini memimpin Pemerintah Aceh sekaligus tetap memiliki posisi strategis dalam peta politik Aceh.
Perubahan tersebut menunjukkan satu hal penting, konflik bersenjata telah bergeser menjadi pertarungan gagasan, kebijakan, demokrasi dan kesejahteraan melalui institusi pemerintahan.
Namun, pergantian aktor politik tidak otomatis berarti seluruh agenda perdamaian telah selesai.
Dari Helsinki ke UUPA
MoU Helsinki kemudian menjadi salah satu fondasi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang inilah yang menjadi kerangka hukum utama penyelenggaraan pemerintahan Aceh dengan kekhususan dan kewenangan yang berbeda dari daerah lain.
Tetapi perjalanan implementasinya tidak selalu mulus.
Pemerintah Aceh dan DPRA bahkan pernah menyampaikan usulan revisi UUPA kepada Badan Legislasi DPR RI dengan alasan masih terdapat persoalan dalam implementasi kewenangan Aceh dan sejumlah ketentuan yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi amanat MoU Helsinki.
Artinya, setelah 21 tahun, perdebatan mengenai perdamaian Aceh belum benar-benar berakhir.
Medan perjuangannya memang telah berubah.
Jika dahulu senjata menjadi salah satu instrumen perjuangan, kini meja perundingan, ruang parlemen, pemerintahan, regulasi, anggaran dan kebijakan publik menjadi arena untuk memperjuangkan kepentingan Aceh.
Enam Kewenangan yang Menjadi Perdebatan
Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, sebelumnya pernah menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kewenangan yang menurutnya tidak tercantum dalam MoU Helsinki karena berada pada kewenangan pemerintah pusat, antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal, pertahanan, keamanan, yudisial serta sebagian urusan agama.
Menurut Malik, kekhususan Aceh bersifat asimetris dan memiliki karakter berbeda dibandingkan otonomi daerah lainnya.
Pandangan tersebut penting dalam membaca perjalanan perdamaian Aceh. Sebab, MoU Helsinki tidak berhenti pada penghentian konflik bersenjata. Kesepakatan itu dirancang sebagai proses transformasi politik dan pemerintahan untuk menciptakan kondisi agar masyarakat Aceh dapat menjalankan pemerintahan secara demokratis dan adil dalam bingkai NKRI.
Karena itu, ukuran keberhasilan perdamaian seharusnya tidak hanya dilihat dari tidak adanya lagi perang.
Perdamaian juga harus diukur dari keadilan, kesejahteraan, pemerintahan yang efektif, kesempatan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat Aceh.
Perdamaian Tidak Boleh Berhenti di Gedung Pemerintahan
Dua dekade lebih adalah waktu yang panjang.
Generasi yang menyaksikan langsung konflik kini mulai berdampingan dengan generasi muda yang lahir setelah perdamaian. Bagi generasi baru Aceh, perang mungkin hanya tinggal cerita dari orang tua, buku sejarah dan arsip.
Tetapi pertanyaan tentang hasil perdamaian tetap hidup.
Apakah perdamaian telah menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di pesisir, pedalaman, pegunungan dan kepulauan?
Apakah anak-anak Aceh mendapatkan pendidikan yang lebih baik?
Apakah kekayaan alam Aceh benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat?
Apakah lapangan kerja semakin terbuka?
Apakah tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel?
Dan yang tidak kalah penting: apakah seluruh butir semangat perdamaian Helsinki telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar terasa di tingkat rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak seharusnya dipandang sebagai upaya mengusik perdamaian.
Justru sebaliknya.
Evaluasi terhadap pelaksanaan perdamaian merupakan bagian dari upaya menjaga agar perdamaian tetap hidup. Pemerintah Aceh sendiri dalam berbagai periode pemerintahan telah menempatkan implementasi UUPA dan penyelesaian aturan turunannya sebagai bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perdamaian.
Dari Perjuangan Menuju Tanggung Jawab
Aceh hari ini bukan lagi Aceh 20 atau 30 tahun lalu.
Para mantan kombatan telah memasuki ruang politik. Partai Aceh menjadi kekuatan politik lokal. Tokoh-tokoh yang dahulu berjuang di hutan kini duduk di ruang pemerintahan dan parlemen.
Transformasi itu merupakan salah satu buah penting dari perdamaian.
Namun, semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada para mantan pejuang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul.
Masyarakat tentu berhak bertanya: ke mana arah Aceh setelah 21 tahun damai?
Sebab, perdamaian bukan hadiah bagi elite politik.
Perdamaian adalah milik rakyat.
MoU Helsinki bukan sekadar simbol kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya. Ia merupakan kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan membangun masa depan Aceh dengan cara yang lebih bermartabat.
Karena itu, ketika Aceh hari ini dipimpin oleh tokoh yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan GAM, pertanyaan terbesarnya bukan lagi siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Mampukah kekuasaan yang lahir dari perjuangan itu diubah menjadi kesejahteraan bagi rakyat?
21 Tahun Kemudian, Apa yang Tersisa?
Pada 15 Agustus 2026, ketika bendera perdamaian kembali dikibarkan dan berbagai peringatan digelar, Aceh sesungguhnya sedang berdiri di depan cermin sejarahnya sendiri.
Di satu sisi, perdamaian telah menyelamatkan generasi dari bayang-bayang konflik.
Di sisi lain, masih ada pekerjaan besar untuk memastikan seluruh semangat Helsinki diterjemahkan secara konsisten dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat.
Sebab perdamaian sejati bukan hanya ketika senjata berhenti berbicara.
Perdamaian sejati adalah ketika rakyat tidak lagi merasa tertinggal, tidak lagi merasa diperlakukan tidak adil dan memiliki keyakinan bahwa masa depan mereka lebih baik daripada masa lalu.
Dua puluh satu tahun setelah Helsinki, Aceh tidak lagi bertanya bagaimana memenangkan perang.
Aceh seharusnya mulai bertanya:
Bagaimana memenangkan perdamaian?
Dan jawabannya tidak berada di tangan satu orang, satu partai atau satu kelompok.
Jawabannya ada pada seluruh rakyat Aceh.
Sebab pada akhirnya, perdamaian Aceh bukan milik mantan kombatan, bukan milik pemerintah, bukan milik partai politik dan bukan pula milik elite.
Perdamaian Aceh adalah milik rakyat dan masa depan perdamaian itu kini menjadi tanggung jawab. (asp)
