ASPOST.ID- Dr. Hasan Muhammad, M.S., M.A., LL.D., Ph.D. atau Tengku Hasan Muhammad di Tiro (25 September 1925 – 3 Juni 2010) adalah pendiri atau Deklarator Gerakan Aceh Merdeka dan merupakan Wali Nanggroe Aceh ke-8. Hasan di Tiro adalah keturunan ketiga Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro, pahlawan nasional yang memimpin perang melawan Belanda pada tahun 1890-an.
Berasal dari sebuah keluarga terpandang, dari Gampông Tiro di Kabupaten Pidie, Tengku Hasan di Tiro belajar di Yogyakarta dan melawan Belanda saat Revolusi Nasional Indonesia. Ia kemudian memperoleh beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat dan bekerja paruh waktu di Misi Indonesia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa. Saat belajar di New York pada 1953, ia mendeklarasikan dirinya sebagai Menteri Luar Negeri untuk gerakan perjuangan Darul Islam, yang di Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh. Karena aksi ini, ia dicabut kewarganegaraan Indonesia, menyebabkan dia dipenjara di Penjara Ellis Island sebagai warga asing ilegal. Perjuangan Darul Islam di Aceh sendiri berakhir dengan perjanjian damai pada 1962. Di bawah perjanjian damai, Aceh diberikan status daerah istimewa.
Mendirikan GAM
Hasan Tiro menyatakan organisasinya sebagai Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatra, lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 4 Desember 1976. Di antara tujuannya adalah kemerdekaan penuh Aceh dari Indonesia. Hasan Tiro memilih kemerdekaan sebagai salah satu tujuan GAM, bukan otonomi khusus daerah, karena fokus pada sejarah Aceh sebelum masa kolonial Belanda sebagai sebuah negara merdeka. GAM berbeda dari pemberontakan Darul Islam yang berusaha untuk menggulingkan ideologi Pancasila yang sekuler dan menciptakan negara Islam Indonesia berdasarkan syariah. Dalam “Deklarasi Kemerdekaan Aceh”, ia mempertanyakan hak Indonesia untuk berdiri sebagai negara, karena pada asalnya itu adalah negara multi-budaya berdasarkan kekaisaran kolonial Belanda dan terdiri dari negara-negara sebelumnya yang terdiri atas banyak sekali etnis dengan sedikit kesamaan. Sehingga, Hasan Tiro percaya bahwa rakyat Aceh harus memulihkan keadaan pra-kolonial Aceh sebagai negara merdeka dan harus terpisah dari negara Indonesia.
Karena fokus baru pada sejarah Aceh dan identitas etnik yang berbeda, beberapa kegiatan GAM melibatkan serangan terhadap para transmigran, terutama mereka yang bekerja dengan tentara Indonesia, dalam upaya untuk mengembalikan tanah Aceh untuk masyarakat Aceh. Transmigran etnis Jawa di antara mereka yang paling sering menjadi target, karena banyak di antara mereka yang berhubungan dekat mereka dengan tentara Indonesia. Prinsip militer GAM, bagaimanapun, melibatkan serangan gerilya terhadap tentara dan polisi Indonesia.
Pada tahun 1977, setelah memimpin serangan GAM di mana salah satu insinyur Amerika Serikat tewas dan satu insinyur Amerika lain dan satu insinyur Korea Selatan terluka. Hasan Tiro diburu oleh militer Indonesia. Ia ditembak di kaki dalam sebuah penyergapan militer, dan melarikan diri ke Malaysia.
Dari tahun 1980, Hasan Tiro memilih tinggal di Stockholm, Swedia dan memiliki kewarganegaraan Swedia. Selama periode Zaini Abdullah, yang menjadi gubernur Aceh pada Juni 2012, adalah salah satu rekan Aceh terdekatnya di Swedia. Setelah tsunami pada bulan Desember 2004, GAM dan Pemerintah Indonesia setuju untuk menandatangani perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Menurut ketentuan perjanjian perdamaian, yang diterima oleh pimpinan politik GAM dan disahkan oleh Hasan Tiro, Aceh mendapat status otonomi yang lebih besar. Tak lama setelah itu, sebuah Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh disahkan oleh parlemen nasional di Jakarta untuk mendukung pelaksanaan perjanjian damai. Pada bulan Oktober 2008, setelah 30 tahun pengasingan, Hasan Tiro kembali ke Aceh.
Selama konflik, pada tiga kesempatan terpisah pemerintah Indonesia keliru menyatakan bahwa Hasan Tiro telah meninggal.
Kembali ke Aceh
Pada 11 Oktober 2008, setelah 30 tahun, dia kembali ke Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masalah kesehatannya membuatnya tak berperan aktif dalam percaturan politik Aceh selanjutnya. Dia kembali ke Swedia dua pekan berikutnya.
Setahun kemudian, ia kembali ke Aceh, dan bertahan di sana sampai meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Pada 2 Juni 2010, Hasan dianugerahi status warga negara kehormatan oleh pemerintah Indonesia. Hari berikutnya, ia wafat di rumah sakit di Banda Aceh, pada 3 Juni 2010. (asp)
sumber: Wikipedia
