ASPOST.ID- Penguatan sinergi lintas unit di lingkungan Kementerian Keuangan semakin dipertegas sebagai strategi kunci dalam mendorong transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas dan mampu bersaing di pasar global. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Joint Programme Pengembangan UMKM dan Sinergi Kemenkeu Satu yang digelar di Lhokseumawe, Kamis (16/4/2026).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, M. Rizki Baidillah, menegaskan bahwa kolaborasi antarunit tidak boleh berhenti pada tataran administratif, melainkan harus ditransformasikan menjadi sistem terintegrasi yang terukur dan berdampak langsung.
“Sinergi ini harus berkembang menjadi sistem yang terintegrasi, berbasis data, dan mampu mendorong peningkatan ekspor UMKM sekaligus berkontribusi pada penerimaan negara,” ujar Rizki.
Ia menekankan bahwa penguatan basis data menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Optimalisasi pemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai instrumen integrasi lintas unit, termasuk dengan Direktorat Jenderal Pajak, dinilai krusial untuk menghasilkan profil UMKM yang lebih akurat dan komprehensif.
“Data adalah kunci. Dengan data yang kuat, kita tidak hanya mengukur kesiapan ekspor, tetapi juga menilai kepatuhan fiskal UMKM secara menyeluruh,” katanya.
Lebih lanjut, Rizki menyoroti bahwa tantangan UMKM tidak hanya terletak pada aspek pemasaran, tetapi juga mencakup kapasitas produksi serta optimalisasi akses pembiayaan. Meski berbagai skema pembiayaan telah tersedia, pemanfaatannya dinilai belum maksimal.
“Pilihan pembiayaan sebenarnya sudah cukup beragam. Tantangannya adalah memastikan pembiayaan tersebut digunakan secara produktif dan tidak berujung pada risiko kredit macet,” tegasnya.
Di sisi lain, kendala logistik masih menjadi isu strategis, terutama belum optimalnya integrasi transportasi darat dan laut dalam skema multimoda yang efisien.
“Konsep multimoda sudah ada, namun implementasinya masih menghadapi tantangan integrasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Rizki juga mengingatkan bahwa seluruh upaya percepatan UMKM harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan regulasi yang berlaku.
“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah pemberdayaan tetap mengedepankan aspek legalitas dan perizinan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Bambang Sutarjo, mengungkapkan bahwa potensi UMKM di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya sangat besar, namun belum sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan ekspor.
Menurutnya, rendahnya partisipasi ekspor UMKM, pembinaan yang masih parsial, serta belum terintegrasinya data lintas instansi menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
“Selama ini pembinaan UMKM cenderung berjalan sendiri-sendiri. Melalui sinergi Kemenkeu Satu, kita ingin menghadirkan orkestrasi yang lebih solid dan terarah,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Bea Cukai Lhokseumawe memperkuat peran sebagai trade facilitator melalui pendekatan Agen Fasilitas Kepabeanan. Pendekatan ini mencakup tahapan menyeluruh mulai dari profiling, klasterisasi berdasarkan kesiapan ekspor, pembinaan teknis, hingga monitoring berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan ekosistem UMKM juga diarahkan melalui inisiatif strategis seperti One Data UMKM, Joint Klinik Ekspor, serta penyusunan UMKM Export Pipeline dari hulu ke hilir.
“Intervensi yang kita lakukan harus berbasis data dan berkelanjutan. Targetnya jelas, mencetak lebih banyak UMKM yang siap ekspor dan berdaya saing global,” kata Bambang.
Melalui forum ini, Kemenkeu Satu Lhokseumawe diharapkan mampu membangun model sinergi yang tidak hanya kuat di level koordinasi, tetapi juga konkret dalam implementasi, sehingga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing nasional di kancah internasional. (*)
