ASPOST.ID- Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional atas situasi yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurutnya, skala kerusakan serta hambatan penanganan menunjukkan pemerintah daerah dan pusat belum mampu mengatasi dampak bencana secara optimal.
“Kita butuh bantuan dari dunia internasional saat ini. Karena saat ini, kita di Sumatra berhadapan dengan krisis kemanusiaan,” kata Alfian, Kamis, 4 Desember 2025.
Alfian menilai keterlambatan respons membuat banyak warga terdampak belum mendapat bantuan memadai, terutama di Aceh. Hingga hari kedelapan pascabencana, ribuan pengungsi disebut belum tersentuh bantuan logistik. Ia menyebut distribusi bantuan yang menumpuk di sejumlah bandara terhambat minimnya armada udara, terutama helikopter, sementara akses darat rusak akibat jalan dan jembatan putus.
“Setelah banjir, Aceh berhadapan dengan bencana kelaparan. Dan ini terjadi di depan mata Pemerintah Indonesia yang enggan menetapkan status darurat nasional,” ujarnya.
Alfian menilai pemerintah seharusnya lebih terbuka terhadap dukungan internasional. Menurutnya, penanganan bencana bukan soal gengsi, melainkan soal menyelamatkan warga yang selamat dari bencana.
Ia juga menuduh pemerintah menghambat masuknya bantuan luar negeri untuk wilayah Sumatra. Kritik tersebut disampaikannya sebagai bentuk keprihatinan terhadap lambannya penyaluran bantuan dan prioritas kebijakan pemerintah saat ini.
Jika situasi tidak membaik, Alfian bahkan menyampaikan bahwa sebagian kalangan di Aceh mempertimbangkan untuk mendorong wacana referendum. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan terhadap penanganan bencana yang dinilai tidak memadai.
“Apa yang terjadi di Aceh saat ini adalah bukti ketidakpedulian Pemerintah Indonesia terhadap bencana di Sumatra dan orang-orang yang terancam di dalamnya. Kalau mereka tidak peduli, untuk apa kita terus bersama-sama,” kata Alfian.
Ia menambahkan bahwa Aceh perlu mengevaluasi hubungan yang dianggapnya tidak seimbang dengan pemerintah pusat, terutama terkait penanganan krisis kali ini.(asp)
