ASPOST.ID – Ancaman banjir yang berulang di sepanjang aliran Krueng Pirak, Kabupaten Aceh Utara, kembali menjadi perhatian serius. Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. M. Ruslan Daud, M.A.P akrab disapa HRD, menyatakan akan memperjuangkan penanganan Krueng Pirak melalui dukungan pemerintah pusat, lewat APBN 2027.
Komitmen itu disampaikan Ruslan Daud saat meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Kecamatan Matangkuli, Selasa (3/11/2026). Ia hadir bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang, jajaran pemerintah daerah, unsur legislatif, Muspika, serta tokoh masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Ruslan mendengarkan langsung aspirasi Imum Mukim, para Geuchik, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat dari sejumlah gampong yang berada di sepanjang aliran Krueng Pirak.
Persoalan yang disampaikan masyarakat relatif sama, luapan sungai terus mengancam permukiman, lahan pertanian dan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, masyarakat meminta normalisasi Krueng Pirak tidak lagi dilakukan secara sporadis, tetapi diikuti pembangunan dan penguatan tanggul pada titik-titik rawan.
Ruslan menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan berlapis, mulai dari tindakan darurat hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang bersifat permanen.
“Kalau memungkinkan, kita akan perjuangkan pembangunan tanggul permanen melalui APBN tahun 2027. Penanganannya jangan hanya berhenti pada normalisasi sungai, tetapi harus ada solusi jangka panjang agar masyarakat mendapatkan perlindungan dari ancaman banjir,” tegas Ruslan.
Sebagai langkah awal, ia akan mengupayakan dukungan alat berat, termasuk ekskavator berukuran besar, untuk mempercepat proses normalisasi dan membuka kembali kapasitas aliran sungai.
Namun, Ruslan menegaskan pengerukan sungai bukan satu-satunya jawaban. Menurutnya, penanganan banjir harus dirancang berdasarkan kondisi daerah aliran sungai, kebutuhan perlindungan permukiman, serta keberlanjutan kawasan hulu.
Ia juga akan berkoordinasi dengan direktorat jenderal terkait, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan dinas teknis untuk membahas langkah percepatan. Persoalan Krueng Pirak juga direncanakan dibawa dalam koordinasi bersama pemerintah pusat pada agenda rapat paripurna yang dijadwalkan 9 November mendatang.
Selain infrastruktur, Ruslan mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan dan kelestarian hutan di kawasan hulu. Menurutnya, penanganan banjir tidak akan efektif jika hanya berfokus pada wilayah hilir tanpa memperhatikan kondisi kawasan tangkapan air.
Pemkab: Banjir Menjangkau 27 Kecamatan
Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang mengapresiasi langkah Ruslan Daud yang turun langsung ke lokasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Tarmizi menyebut persoalan banjir di Aceh Utara memiliki cakupan luas karena berdampak pada 27 kecamatan dengan karakteristik persoalan yang berbeda. Untuk kawasan Matangkuli dan Pirak Timu, luapan Krueng Pirak dinilai membutuhkan penanganan secara serius dan menyeluruh.
“Persoalan sungai tidak bisa kita tangani secara parsial karena setiap aliran memiliki keterkaitan. Karena itu, diperlukan kajian teknis dan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED),”kata Tarmizi.
Pemkab Aceh Utara, kata dia, siap berkoordinasi dengan instansi teknis untuk menyiapkan kebutuhan perencanaan sekaligus mendukung langkah penanganan banjir secara bertahap dan berkelanjutan.
Warga Minta Jangan Berhenti pada Peninjauan
Harapan agar penanganan Krueng Pirak segera diwujudkan juga disampaikan Geuchik Gampong Munye Pirak, Zainal Abidin.
Ia mengapresiasi kehadiran anggota DPR RI tersebut, namun berharap kunjungan lapangan tidak berhenti sebagai agenda peninjauan dan penyampaian aspirasi.
“Kami sangat berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah nyata, baik melalui normalisasi sungai maupun pembangunan tanggul. Ini merupakan harapan besar masyarakat yang selama ini terdampak banjir,”ucap Zainal.
Menurutnya, banjir tidak hanya menggenangi permukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial, perekonomian, lahan pertanian dan ketenangan masyarakat.
Bagi warga di kawasan Sagoe Pirak, Kecamatan Matangkuli, normalisasi Krueng Pirak dan pembangunan tanggul permanen bukan sekadar proyek infrastruktur. Keduanya dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk melindungi permukiman sekaligus menjaga keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, masyarakat kini menunggu tindak lanjut konkret dari komitmen yang disampaikan. Dukungan alat berat untuk normalisasi menjadi langkah awal, sementara pembangunan tanggul permanen melalui APBN 2027 menjadi harapan jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini berulang.
Dalam kunjungan tersebut turut dihadiri pejabat Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Asisten II Setdakab Aceh Utara, M.Nasir, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Jaffar, Ketua PKB Aceh Utara, M.Adam, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Aidi Habibi, A.R., Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Utara dari Fraksi PKB Muhammad Rizal, S.E., unsur Muspika Matangkuli dan Pirak Timu, Imum Mukim, para Geuchik, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya.(asp)
